SIDOARJO – Komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH dan Wakil Gubernur Papua,Klemen Tinal,SE,MM kembali diwujudkan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Implementasi e-Government bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya serta Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Penandatanganan nota kesepahaman ini juga terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik seperti E-Musrenbang maupun E-Budgeting.Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH mengungkapkan bahwa penandantangan MoU ini tidak terlepas komitmen pihaknya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.”Saya pikir ini berkat bimbingan dari KPK, yang terus mendorong pencegahan korupsi, dimana kita diharapkan bisa menyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi,”ungkapnya saat didaulat memberikan sambutan mewakili 2 gubernur dan 26 kabupaten/kota se Indonesia di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (8/11).Dikatakan,penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sesunguhnya telah mampu dilakukan oleh Pemkot Surabaya, meski begitu dirinya mengingatkan bahwa kondisi di Papua maupun beberapa daerah di Indonesia, tentunya tidak bisa disamakan, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut.”Kita sadari bahwa untuk penyelenggaraan E-Government di Papua maupun daerah lain, tidak bisa disamakan dengan Surabaya, tetapi apa yang berhasil dilakukan di Surabaya tentu, menjadi perhatian dan harus dilaksanakan, kita sudah melakukan MoU,”katanya.Sebagai salah satu daerah yang menjadi pilot project KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia, Gubernur meminta kepada KPK untuk benar-benar mengembleng daerah-daerah yang menjadi pilot project dengan baik.”Kita minta agar KPK benar-benar menjalankan fungsi dengan baik, kalau main tangkap penjabat, ini bisa-bisa seluruh pejabat bisa ditangkap, padahal mereka ini bekerja buat rakyat, tetapi kebijakan yang diambil menyalahi aturan,”beber Lukas Enembe.Gubernur optimis usai penandantanganan MoU ini diharapkan bisa menjadi spirit bagi Pemprov Papua untuk menjalankan tata kelola pemerintahan baik yang baik.”Kita akui banyak kebijakan yang kita adopsi dari Surabaya, bahkan APBD kita juga terserap ke Surabaya, ini yang membuat kami harapkan kedepan harus ada pembangunan industry di Papua, jadi APBD bisa terserap dengan baik di Papua,”imbuhnya.Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini menyebutkan bahwa dengan E-Government pihaknya bisa melakukan penghematan Rp 200 milliar hingga 300 milliar per tahun.”Kita kalau mau belanjakan semua, kita tidak punya uang, sehingga saya pikirkan E-Government ini langka tepat, dan anggaran tersebut bisa terserap ke bidang pembangunan lainnya,”sebutnya.Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menuturkan bahwa pihaknya mendorong 2 provinsi dan 26 kabupaten/kota untuk belajar E-Government pada Pemkot Surabaya dan belajar Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik pada Pemkab Sidoarjo.”Saya pikir kita mendorong daerah-daerah ini untuk belajar e-Government pada bu Risma (Wali Kota Surabaya,red), karena penyelenggaraan pemerintahan berbasis E-Government yang telah dijalankan di Surabaya ini selain lebih mudah, meminimilisasi kasus korupsi,”tuturnya.
