JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengakui selama tahun 2016 pembangunan yang dilaksanakan telah memperlihatkan arah yang positif menuju perbaikan. Seperti perekonomian Papua pada triwulan III 2016 tumbuh 20,65 persen dibandingkan triwulan III 2015. Dimana kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2016 yang hanya 5,02 persen.
“Selama tiga tahun saya memimpin Papua terbukti pertumbuhan ekonomi Papua mampu tumbuh dengan pertumbuhan rata rata 6,78 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan rata rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata rata hanya tumbuh 5,19 persen dalam tiga tahun terakhir,”ungkapnya pada pertemuan tahunan Bank Indonesia di Swissbel Hotel Jayapura, Rabu (14/12) kemarin.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Papua berkolerasi erat dengan kian baiknya kesejateraan masyarakat Papua yang tergambar antara lain, penurunan angka kemiskinan dari 31,15 persen pada 2013 menjadi 28,54 persen pada Maret 2016. Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk mengupayakan capaian pelaksanaan program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat) Papua.
Dikatakannya, selama empat tahun kepemimpinan, masyarakat Papua telah memberikan apresiasi yang baik terhadap pelaksanaan program program yang ada.
“Untuk itu, Gerbangmas Hasrat Papua perlu terus diupayakan percapaiannya,” kata Gubernur Lukas Enembe.
Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2016 sebesar 3,35 persen lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 5,61 persen. Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 56,75 persen pada 2014 menjadi 57,25 di 2015.
“Pencapaian pencapaian pembangunan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan melalui gerakan bangkit, mandiri dan sejahtera,”ucapnya.
Gubernur menambahkan, dalam mewujudkan program-program Gerbangmas maka Pemprov Papua percaya pendekatan “bottom up” merupakan metode terbaik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Oleh karena itu, Pemprov Papua melanjutkan kebijakan pendelegasian kewenangan pelaksanaan pembangunan dan urusan bersama ke kabupaten dan kota dengan memberikan bantuan khusus yakni dana Otsus 80 persen untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan perekonomian rakyat serta pemenuhan infrastruktur dasar kampung.
“Dengan demikian, program program tersebut diharapkan langsung berdampak pada kualitas hidup Orang Asli Papua,”tandasnya. (tim)
