Bahas Masalah Pilkada Serentak di 11 Kabupaten/Kota
JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meminta kepada KPU maupun Bawaslu agar dapat memantau penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilakukan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, Gubernur juga meminta pihak aparat keamanan yakni TNI dan Polri benar-benar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada.
“Ini penting karena kita mau pilkada serentak benar-benar jujur, adil dan berjalan dengan baik,”kata Gubernur Enembe saat melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di Sasana Karya Kantor Gubernur, Senin (6/2/) kemarin.
Ia meminta kepada KPU untuk memperhatikan pilkada serentak khususnya pilkada Kota Jayapura yang mana pasangan Boy Markus Dawir dan Nuralam (BMD) yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan hingga kini masih menggugat di DKPP.
“Ini harus menjadi perhatian dari KPU karena saudara Boy masih menggugat,”ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Ir. Fandi Utomo mengatakan bahwa pilkada serentak di Papua menjadi perhatian dari Komisi II DPR-RI mengingat beberapa daerah di Papua rawan konflik sehingga diharapkan menjadi perhatian Pemprov Papua bersama pihak keamanan.
“KPU juga harus mampu mengayomi KPU kabupaten/kota agar pilkada serentak ini berjalan dengan baik dan jangan sampai jadi masalah baru lagi. Kita tahu bahwa beberapa daerah di Papua rawan konflik,”bebernya.
Dikatakan, peran dari pemerintah daerah penting dalam mensukseskan pilkada serentak mengingat DP4 berbeda dengan DPT. “Perlu komunikasi yang baik antara KPU dengan Dinas Dukcapil sehingga ada kesamaan data pemilih dan data pilkada serentak seperti yang dijelaskan adalah DPT Pilpres. Ini jadi perhatian,”imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, SSos mengungkapkan secara umum pilkada serentak di Papua siap dilaksanakan dan terakhir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Dogiyai yang tersisa Rp. 28 milliar akhirnya ditransfer ke KPU Dogiyai
“KPU Provinsi menjadi koordinator di 11 kabupaten/kota. Kami telah sosialisasi di Kota Jayapura karena KPU mengambil alih pilkada Kota Jayapura sehingga kami melakukan sosialisasi di lima distrik dan juga kami melakukan sosialisasi terhadap penyandang cacat atau difabel,jelasnya.
Dikatakan, untuk DPT dan DP4 berbeda karena yang digunakan oleh KPU kabupaten/kota adalah DPT Pilpres lalu.
“Di Kota Jayapura DPT yang ada itu 356 ribu sementara data Dukcapil itu 308 ribu sehingga untuk DPT ditetapkan 308 ribu,”katanya.
Arisoy menjelaskan bahwa untuk keabsahan berkas satu calon pilkada Kota Jayapura terkait dengan keabsahan partai pendukung paslon BTM-HaRUS yakni Partai Nasdem, PAN, Golkar dan Gerindra adalah benar-benar sah.
“Untuk Partai Nasdem, Wasekjen ini diakui oleh Kemenkumhan dan diakui serta berlaku di semua daerah di Indonesia. Sama juga dengan Partai Hanura, ketua partai diangkat sebagai pejabat negara dan ditandatangani oleh pelaksana tugas dan diakui. Tapi kenapa sampai dokumen ini dipersoalkan karena paslon yang digugurkan ini mendapat foto copy dari pihak panwaslu Kota Jayapura,”terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menjelaskan pada prinsipnya siap mengawal pelaksanaan pilkada serentak di 11 kabupaten/kota.
“Ancaman KKB ada di Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga dan Yapen sedangkan untuk daerah konflik/perang suku diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Intan Jaya dan Dogiyai. Sedangkan untuk kendala geografis diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Nduga dan Intan Jaya. Kemudian untuk penggunaan sistem noken di Kabupaten Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Dogiyai dan Intan Jaya,”urainya.
Secara umum, Kapolda telah meminta kepada 11 Kapolres agar memberi perhatian serius hingga terlaksana dengan baik. “Kami sudah instruksikan kepada kapolres 11 kabupaten/kota,”tukasnya.
Ditempat yang sama Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Hinsa Siburian menuturkan bahwa pihaknya membantu kerja kepolisian dalam mengamankan pilkada serentak tahun 2017.
“Kami pada prinsipnya mendukung Polda Papua untuk mengamankan pilkada serentak di 11 kabupaten/kota,”tandasnya. (tim)
