JAYAPURA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Papua, Senin (20/2).
Wakil Ketua Komite IV Drs. H. A. Budiono, M.Ed bersama anggota DPD lainnya diterima langsung Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Sekda Papua serta sejumlah pimpinan SKPD terkait.
“Kedatangan kami ingin mencari masukan bahan sebagai bahan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengelolaan kekayaan negara dan daerah. Dan Papua merupakan salah satu daerah yang kita kunjungi,”ungkap Budiono kepada wartawan kemarin.
Ia mengatakan, Papua merupakan daerah dengan sumber daya alam yang sangat biasa termasuk aset-aset peninggalan penjajahan Belanda dan Jepang.
“Kami ingin draf RUU ini kedepan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah Papua demi kemakmuran masyarakat di tanah Papua kedepan,”katanya.
Ia menerangkan, permintaan dari Gubernur Papua yang mana dalam BAB maupun pasal-pasal dalam draf RUU ini dapat mengatur secara khusus soal Papua.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengapresiasi Komite IV DPD RI yang datang langsung untuk meminta masukan dan saran mengenai penyempurnaan RUU pengelolaan kekayaan negara dan daerah.
Dimana Papua merupakan daerah dengan sumber daya alam terbesar tapi pemanfaatan belum maksimal bahkan pihaknya masih menunggu PT Freeport Indonesia yang belum membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 3,5 triliun sesuai putusan sidang pengadilan pajak Jakarta per 17
Januari lalu.
“Ini yang kami harapkan bisa jadi perhatian dari pemerintah pusat. Karena PTFI belum bayar PAP padahal sudah ada putusan dari pengadilan pajak,”terang Gubernur.
Gubernur menambahkan agar dalam penyusunan RUU tersebut maka harus ada pasal serta ayat yang mengatur tentang kekhususan bagi Papua.
Mengingat Papua juga harus berperan penting dalam menentukan pengelolaan kekayaan daerah maupun negara.
“Kita juga harus dilibatkan. Ini kita punya tanah serta kekayaan SDA dan jangan orang lain datang kelola bayar pajak seperti PTFI dimana sumbangan PAD juga rendah. Ini harus jadi perhatian,”pungkasnya. (tim)