JAYAPURA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Asman Abnur, SE, MSi menyatakan bahwa dalam tahun ini pemerintah pusat bakal mengambil kebijakan yang akan menempatkan anak-anak Papua lulusan sekolah kedinasan untuk bekerja di sejumlah kantor kementerian dan lembaga di pusat.
“Jadi jangan kaget kalau pak Gubernur Papua datang ke kantor kementerian dan lembaga ketemu banyak anak-anak Papua yang kerja disitu. Dan tidak hanya dari luar namun orang Papua juga harus banyak bekerja pada kementerian dan lembaga di Jakarta.
Bahkan kalau pak Gubernur Lukas Enembe ke Aceh atau Bandung akan menemukan orang Papua bisa menjadi camat disitu ,”ungkapnya dalam arahan pada Rapat Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Se-Provinsi Papua di Aula Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua, Jumat (3/3).
Selain itu, kedepan akan ada orang Papua bisa jadi Camat di Aceh, Bandung dan daerah lain di Indonesia.
Ia menjelaskan, meski moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih berlaku tetapi pihaknya tetap memberikan kesempatan penerimaan kepada lulusan sekolah kedinasan maupun sekolah keahlian.
“Jadi bagi anak-anak Papua yang sekolah kedinasan seperti IPDN maupun Sekolah Tinggi Tranportasi Darat (STTD) Perhubungan, kami masih memberikan kesempatan untuk diterima sebagai pegawai,”terangnya.
Dikatakan, dengan diterimanya anak-anak Papua yang akan ditempatkan di kantor kementerian ini, tentunya akan memberikan dampak positif bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Papua secara langsung maupun tidak langsung.
“Kalau mereka sudah diterima dan ditempa sebagai ASN yang handal serta memiliki jiwa kepemimpinan maka suatu saat kan bisa kembali dan menjabat dalam beberapa jabatan strategis di kabupaten/kota di Papua,”katanya.
ASN asal Papua, lanjut Asman, kelak bisa menjadi motor penggerak pembangunan di daerah sehingga ASN yang dibina kelak bisa memiliki keahlian di bidang masing-masing.
“Sebagai contoh untuk STTD Perhubungan ini kelak kan bisa mengisi jabatan strategis di Dinas Perhubungan. Karena kalau mau kerja kan harus sesuai bidang. Jangan guru kerja di Dinas Perhubungan tapi kita bakal genjot supaya kedepan harus jelas dan bekerja sesuai dengan disiplin ilmu,”tegasnya.
Dengan ASN yang bekerja sesuai disiplin ilmu maka menurutnya tentu akan memudahkan kerja seorang gubernur maupun bupati/wali kota.
Kalau ASN kerja sesuai disiplin ilmu kan memudahkan kerja pak gubernur. Misalnya pak Sekda ini kan lulusan APDN dan beliau telah ditempa dengan baik sehingga mampu membantu gubernur dengan baik,”terangnya.
Pada kesempatan itu, Menpan RB juga menyoroti ASN Pemprov Papua yang kerap tidak ikut apel pagi.
“Tadi pak Gubernur Enembe menyampaikan kalau ASN Pemprov Papua kerap tidak ikut ASN apel pagi. Makanya dengan adanya BPSDM yang saya sebut sebagai bengkel mereformasikan ASN yang malas,”pungkasnya. (ing/rm)
