JAYAPURA – Bank Indonesia perwakilan Papua menyarankan kepada 16 kabupaten di Papua supaya membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Pasalnya, menurut Kepala Bank Indonesia perwakilan Papua, Joko Supratikto bahwa sangat diperlukan untuk menekan dan mengetahui faktor dari inflasi daerah.
“Berdasarkan data yang kami miliki bahwa ada 16 kabupaten di Papua yang belum memiliki TPID. Oleh karena itu, ketika 16 kabupaten itu ada tim pengendali inflasi maka sangatlah penting bagi Papua karena ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,”ungkapnya pada acara penandatanganan bersama surat keputusan pembentukan TPID kabupaten di Papua dan sosialisasi uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 di Hotel Sahid Entrop Jayapura, Selasa (07/03).
Dirincikannya 16 kabupaten tersebut antara lain, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, Nduga, Sarmi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Asmat, Lanny Jaya, Waropen, Yalimo, Paniai, Deiyai, Yahukimo dan Kabupaten Tolikara.
Joko menghimbau kepada kabupaten yang belum membentuk TPID supaya secepatnya membentuk TPID karena TPID diperlukan di setiap daerah agar dapat mengendalikan inflasi.
Sementara untuk kabupaten yang sudah terbentuk TPID adalah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Yapen, Dogiyai, Supiori, Jayawijaya, Merauke, Keerom, Boven Digoel, Mimika, Intan Jaya, Biak dan Kabupaten Nabire.
“Karena itulah diperlukan setiap daerah memiliki TPID. Karena pengaruh inflasi itu banyak hal diantaranya kenaikan harga cabai, ikan, bahan bakar minyak maupun tarif angkutan udara yang tidak menentu,”tandasnya. (lam/rm)
