JAYAPURA – Peluncuran atau peresmian sistem E-Government Papua dan Forum Pembangunan Papua secara resmi dilaunching, Rabu (8/3) di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.
Peluncuran sistem E-Government Papua tersebut dihadiri langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kemudian Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Irjen Pol. (Purn) Basaria Panjaitan, SH, MH.
Kemudian Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.
Termasuk para Bupati/Wali Kota, Sekda dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Papua serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua.
Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatangan tujuh Peraturan Gubernur (Pergub) Papua yakni Pergub tentang penggunaan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua.
Pergub tentang penggunaan dana dan pengelolaan elektronik budgeting Provinsi Papua, Pergub tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan non elektronik.
Pergub tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi, Pergub tentang pedoman pengelolaan gratifikasi di lingkungan Pemprov Papua dan Pergub tentang laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Papua.
Sistem E-Govermenment Papua mencakup sistem perencanaan dan penganggaran meliputi e-Papua Pu Musrenbang, e-Papua Pu Perencanaa dan e-Papua Pu Penganggaran.
Sementara sistem perizinan investasi akan menggunakan sistem e-Perizinan Papua On-line, Sementara untuk sistem pendataan daerah meliputi e-Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap).
Keuntungan implementasi E-Govermenment Papua ini adalah efisien, efektivitas, leadership, transparan dan akuntabel. Sementara untuk manfaatnya dalam perencanaan dan penganggaran adalah e-Papua Pu Musrenvang antara lain adanya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota kemudian berbasis wilayah, berbasis data dan laporan sesuai kebutuhan serta dapat dipenuhi serta e-Papua Pu Perencanaan, e-Papua Pu Penganggaran.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, dengan penerapan ketiga sistem tersebut maka pihaknya berharap bahwa pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota di Papua akan menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel serta transparan.
“Pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas sosial dimana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan,”jelas Gubernur Enembe.
Dijelaskan, beberapa aplikasi sistem elektronik perencanaan, perijinan dan layanan samsat yang akan diberlakukan. Sistem ini, lanjut Gubernur bahwa merupakan milik kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta seluruh perangkat daerah.
“Kami berkomitmen dalam penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu, bersama seluruh pimpinan OPD serta pimpinan KPK akan menandatangani pakta integritas untuk mendukung pelaksanaaan sistem ini,”katanya.
Diakuinya, penyiapan ketiga sistem tersebut baru merupakan satu langkah dari perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua.
“Masih dibutuhkan langkah-langkah selanjutnya agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dan sistem elektronik lainnya akan menyusul untuk diterapkan,”ucapnya.
Gubernur mengharapkan kerjasama dan dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra pembangunan untuk lebih memperkuat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak tahun lalu telah mendampingi Pemprov Papua dalam upaya perbaikan tata kelola.
“Salah satu bentuk apresiasi dan dukungan KPK adalah dengan peresmian E-Government Papua dan Forum Pembangunan Papua bisa mengakomodir berbagai program kerjasama di Papua,”pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Irjen Pol. Basaria Pandjaitan, SH, MH mengakui, KPK optimistis peluncuran E-Government di Provinsi Papua akan mengurangi tindak pidana penyelewengan karena adanya transparansi dalam setiap pelayanan publik.
Menurutnya, sebenarnya E-Government ini merupakan salah satu alat keterbukaan sehingga setiap orang nantinya akan mengetahui dari awal penganggaran sampai pemakaiannya.
Sehingga kemungkinan kecil untuk berbuat korupsi itu memang diharapkan terjadi apabila benar-benar dilaksanakan.
“Yang membuat sistem ini adalah manusia sehingga dikemudian hari aplikasi ini akan dikerjakan atau diubah oleh manusia pula. Dengan demikian intinya adalah integritas manusia yang duduk dibelakang sistem tersebut.
Dan nantinya hal ini mungkin belum 100 persen berjalan karena baru saja diluncurkan tapi sesuai dengan harapan Gubernur Papua, Lukas Enembe akan mengurangi tindak pidana korupsi dengan adanya transparansi,”tandasnya. (ing/lam/rm)
