JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak elemen tokoh masyarkat, tokoh gereja dan LSM di Papua turut serta melakukan pengawalan penggunaan dana desa.
Dimana, tahun 2017 pemerintah pusat menggelontorkan dana desa sebesar Rp 70 triliun.
“Saya mengajak elemen tokoh masyarakat untuk ikut melakukan pengawalan dana desa di Papua sehingga dana ini benar-benar digunakan untuk pembangunan desa/kampung di Papua,”ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam Diskusi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Peran Serta Tokoh Masyarakat di Tanah Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis, (09/03).
Dia mengatakan, pengawalan masyarakat sangat penting dan penggunaanya harus transparan.
“KPK menyadari betul bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting di daerah dan harapan kita semua dana desa dapat dimanfaatkan untuk kesjahteraan masyarakat setempat,”ujarnya.
Namun, lanjutnya, Pemprov Papua sudah melakukan peluncuran E-Government. Papua menjadi provinsi yang keempat yang telah melaunching program E- Government. Empat provinsi yang sudah melaunching E-Government yakni Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Bengkulu dan Papua.
Didepan tokoh masyarakat, Basaria mengaku terkesan dengan Pemprov Papua karena tanpa dilatih oleh Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project tentang e-government.
“Kalau yang bagus kita harus akui. Saya juga kaget karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, ternyata Papua sudah punya tim sendiri dan bisa langsung di launching,”imbuhnya.
Untuk itu, Basaria berharap agar masyarakat juga bisa melakukan pengawasan program E-Government yang sudah luncurkan Pemprov Papua. Karena dengan adanya program ini, tentu sudah tidak ada penyimpangan lagi dalam program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.
Ia mencontohkan, jika program sudah dimasukan dalam program E-Government selanjunya program kerja masuk dalam sistem e-Budgeting.
Dengan demikian sudah tidak bisa lagi mengubah program pembangunan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipimpin langsung oleh Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP. Acara diskusi ini dihadiri oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, Wakil Gubernur, Klemen Tinal, SE, MM kemudian Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, Asisten III Elisa Auri, SE, MM, Kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir dan jajarannyan. (lam/rm)
