JAYAPURA – Provinsi Papua memiliki keunikan dan keunggulan sumberdaya pariwisata yang potensial untuk pengembangan Mass Tourism (pariwisata massal) maupun Alternative Tourism (pariwisata alternatif).
Namun demikian, potensi tersebut belum dikelola dengan baik untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara maupun wisatawan lokal ke Bumi Cenderawasih.
Demikian disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan HAM, Drs. Simeon Itla pada pembukaan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Se-Provinsi Papua, di Grand Abe Hotel, Rabu (15/03).
Menurut Gubernur, selain pengelolaan sumberdaya yang belum maksimal, faktor keamanan yang belum kondusif menjadi tantangan utama dalam pengembangan pariwisata.
Pelaku jasa pariwisata masih ragu-ragu menanamkan investasinya di Papua. Selain itu kurangnya sumber daya manusia di bidang pariwisata, baik di sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Kurangnya sinergitas antara pemerintah dengan stakeholders pariwisata di daerah, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam mempromosikan potensi dan daya tarik wisata (website dan informasi yang ter-update secara berkala) serta kurangnya amenitas dan gairah investor di bidang jasa wisata.
Oleh karena itu, Gubernur berharap, pembangunan struktur kepariwisataan yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis lokal.
Gubernur berharap Dinas Pariwisata dapat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggara kebijakan dibidang kepariwisataan.
“Dinas pariwisata memiliki peran strategis dalam mengawal proses kebijakan mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Drs. Yoseph IS Matutina, S.Sos, M.Si menjelaskan, tujuan diselengarakannya Forum OPD Bidang Pariwisata ini adalah menyampaikan persepsi dan sinkronisasi program serta kegiatan antara Dinas Pariwisata Provinsi Papua dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Se-Papua.
Hal ini dalam menjabarkan program dan kegiatan di bidang pariwisata sesuai peraturan pemerintah dan keinginan masyarakat serta meningkatkan pelayanan secara profesional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif. (ing/al)
