JAYAPURA – Dalam rangka mengurangi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus menekan biaya yang sangat besar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Maka Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong supaya pilkada baik pilkada Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota melalui DPRP serta DPRD.
Hal itu dilakukan menurut Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP bahwa pilkada secara langsung dianggap tidak cocok diterapkan di Papua.
“Jika pilkada lewat DPRD akan mengurangi konflik dan biaya tidak terlalu besar. Dan pilkada langsung menimbulkan gesekan yang sangat luar biasa serta menelan korban material maupun korban jiwa yang sangat luar biasa,”ungkapnya.
Oleh karen itu, dalam rangka menghindari timbulnya gesekan dan korban jiwa maka pelaksanaan pilkada di Papua perlu dikajai ulang. Sebab, Papua merupakan daerah Otonomi Khusus.
“Kita punya UU Otsus. Saya sudah perintahkan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan agar melakukan kajian secara mendalam kenapa tidak pemilihan kepala daerah seperti pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dipilih oleh DPRP serta DPRD sesuai dengan amanat UU Otsus,”jelas Sekda.
Lebih jauh Sekda mengakui, selain menimbulkan konflik maka pilkada langsung juga mengganggu roda pemerintahan yang mengakibatkan pembangunan terhambat.
“Dalam waktu dekat kita akan ajukan ke pemerintah pusat untuk dikaji agar pilkada ini khususnya di Papua harus ada perubahan dan harus sesuai dengan amanat UU Otsus,”terangnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menilai pilkada langsung di Papua tidak cocok diterapkan.
Oleh karena itu, Gubernur meginginkan ke depan pilkada melalui DPRP. Sebab, kata Gubernur bahwa sistem kekerabatan di Papua sangat luar biasa.
“Cenderung suatu kelompok keluarga berbeda pikiran. Artinya suami memihak kesini kemudian istrinya memihak kesana sehingga membuat konflik luar biasa terjadi,”bebernya.
Menurutnya, konflik di Papua bukan hanya disebabkan oleh suatu factor tetapi banyak faktor. Di antaranya adalah hasil pilkada banyak warga Papua bentrok mempersoalkan hasil pilkada.
“Dengan demikian, kita juga minta ke Mendagri bahwa ke depan di Papua dilaksanakan pemilihan lewat DPR. Karena kalau pemilihan langsung maka itu tak budaya kami, budaya Papua. Karena masyarakatnya komunal, hidup bersama. Sehingga membuat perpecahan terjadi,”tandasnya. (ing/rm)
