JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan membuka akses perdagangan ke negara pacific sebagai bentuk kemampuan Papua di mata dunia internasional.
Untuk itu, Pemprov Papua mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat sehingga Papua bisa langsung mengekspor hasil-hasil dari Papua.
“Sekitar dua tahun lalu, Pemprov Papua memprakarsai pelaksanaan pameran industri di Port Moresby Papua Nugini. Hal ini mendapat sambutan positif dari pemerintah dan masyarakat setempat,”jelas Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP pada acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Se-Papua di Hotel Aston Jayapura, Selasa (21/3).
“Hal ini juga yang memicu keinginan Pemprov Papua untuk membuka akses perdagangan ke negara pasifik yang sampai saat ini masih dalam upaya penjajakan. Kita ingin membuka akses dimana Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke negara pasifik,”bebernya.
Namun, lanjut Sekda bahwa selama ini dari pemerintahan orde lama hingga reformasi, apakah karena aspek politik hingga pada akhirnya memunculkan seolah-olah Papua dengan negara pasifik lebih khusus PNG seperti ada satu tembok yang tidak bisa ditembusi dengan hal apa pun.
“Paradigma inilah dengan kepemimpinan Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dengan visi maupun misinya, ingin kita terobos,”imbuhnya lagi.
Diakui Sekda bahwa denan dibukanya perdagangan ke negara pasifik akan lebih banyak menguntungkan pemerintah dan masyarakat di Papua.
Oleh karena itu, tambah Sekda, pihaknya mengharapkan melalui pelaksanaan Forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan mampu memformulasikan satu solusi yang cerdas guna menjadi referensi untuk pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik tersebut.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua, Max Olua, S.Sos, M.Si menyatakan siap mendukung pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik.
“Dengan Forum OPD Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, kita ingin terlahir ide-ide cemerlang dalam rangka penyusunan program pembangunan di sektor itu,”imbuhnya.
“Termasuk penajaman diskusi agar ada kesamaan pandang, supaya program pembukaan jalur ke negara pasifik bisa terwujudnya melalui sinergi antara program pusat, provinsi dan kabupaten maupun kota,”tandasnya. (ing/rm)
