Dari Pembukaan Rapat Teknis Panpil MRP Periode2016-2021
JAYAPURA – Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH menegaskan, sudah saatnya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang bakal terpilih tidak hanya duduk dan diam melainkan berbicara lantam masalah Papua kedepan.
“Ini harapan kami di Pemprov Papua. MRP harus bicara tegas masalah Papua di mata nasional maupun internasional,”tegasnya saat membuka rapat kerja teknis Panpil, Panwas dan Sekretariat Panpil Anggota MRP periode 2016-2021 di Hotel Sahid Papua, Rabu (29/3).
Diakuinya, ketika berbicara masalah pemerintah dan adat adalah ranah dan merupakan tugas MRP sehingga tidak boleh tinggal diam.
Sebab, lanjut Doren bahwa MRP periode sebelumnya tidak terlalu banyak bicara masalah orang Papua khususnya persoalan yang terjadi di Papua.
“Banyak masalah terjadi di Papua tapi MRP tidak terlalu banyak bicara. Sementara banyak orang Papua yang mati,”bebernya.
Lebih jauh dijelaskan Doren bahwa sebagai lembaga kultur adat Papua maka MRP mempunyai peran sangat strategis dalam pelaksanaan Otsus di Papua.
Karena pada dasarnya MRP diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua serta bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dengan berpedoman pada penghormatan terhadap adat dan budaya, harkat dan martabat.
Oleh karena itu, Doren meminta kepada panitia pelaksana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota supaya dalam perekrutan angota MRP baru bisa memilih orang mempunyai kualitas dan kemampuan berbicara tentang hak-hak orang Papua.
Selain itu berbicara masalah Papua dari sisi adat istiadat orang Papua, hak-hak dasar orang Papua.
“Selama ini Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH banyak berbicara tentang orang Papua yang mati karena miras, HIV/AIDS, perang saudara dan ditembak mati. Dan empat faktor ini tidak lagi terjadi di Papua karena merekrut anggota MRP agar bagamiana cara membina adat istiadat di Papua kemudian bagaimana mengayomi adat istiadat di Tanah Papua,”terangnya.
Dengan demikian, Doren berharap melalui kegiatan ini maka seluruh stakeholder yang terkait dapat menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugasnya melakukan perekrutan anggpota MRP.
“Saya meminta seluruh panitia yang terlibat agar dalam melaksanakan proses pemilihan anggota MRP wajib berpedoman pada Perdasus yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan tugas ini benar-benar berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur dan menjadi landasan yuridis,”imbuhnya.
Sekedar diketahui, anggota panitia akan bertugas melakukan perekrutan terhadap anggota MRP dari unsur agama, adat dan perempuan yang terbagi pada lima wilayah adat dan 12 wilayah pemilihan. (ing/rm)
