JAYAPURA – Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang kesehatan secara resmi menemui Pemerintah Provinsi Papua yang diterima langsung Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, Jumat (31/3/2017) di ruang kerjanya.
Dala kesempatan itu, Dainius Puras pelapor khusus PBB meminta pemerintah pusat memberi perhatian terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua.
Pelapor khusus PBB ini juga mencermati situasi kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang cacat, masyarakat adat dan anak-anak.
Hal ini menjadi catatan bagi Puras untuk pembangunan berkelanjutan seperti kesehatan ibu dan kesehatan anak-anak, seksual dan reproduksi, kesehatan mental, HIV/AIDS dan narkoba.
“Ada beberapa prioritas dalam kunjungan kali ini. Kami memberi perhatian mengenai pelayanan kesehatan. Kami mencatat pemerintah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga ingin melihat pemenuhan hak-hak perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan reproduksi,”ungkapnya.
Selain itu, pihaknya memberi perhatian terkait penyakit HIV/AIDS yang tingkat prevalensinya semakin tinggi dan pihaknya juga memberi perhatian terhadap masalah narkoba dan kesehatan anak-anak.
“Hasil yang kami dapatkan bakal disampaikan kepada PBB. Saya akan membuat laporan lengkap dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Saya mendapat informasi bahwa kasus angka kematian bayi dan anak tinggi begitu juga dengan penyakit HIV-AIDS. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat tapi bergantung kepada pemerintah pusat, apakah mau digunakan atau tidak,”bebernya.
Menurutnya, penyampaian dari berbagai pihak memang terkait dengan pelayanan kesehatan di Papua perlu perbaikan oleh pemerintah daerah.
“Ini jadi catatan penting untuk bagaimana mencari solusi terkait dengan pelayanan kesehatan di Papua. Bagaimana layanannya yang bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat,”terangnya.
Lebih jauh diungkapkannya, selaku ahli independen pihaknya bakal menyampaikan kepada PBB apa isu kesehatan yang berkembang di Papua. Kemudian setelah mendapat masukan tentang pelayanan kesehatan di Papua.
“Tugas yang diobservasi berbeda dan informasi dari pihak Rumah Sakit Jiwa terkait upaya yang sudah berikan terhadap pasien gangguan mental. Apa yang sudah dilakukan bisa digali kembali,”ujar Puras.
Dikatakan, peningkatan kasus seperti angka kematian ibu dan anak bisa dicegah dengan melihat hal-hal apa yang bisa menjadi perhatian dengan melibatkan stakeholder termasuk adanya hubungan kesehatan dengan kondisi sosial ekonomi.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Doren Wakerkwa, SH menyampaikan, Pemprov Papua secara konsisten telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pak Gubernur memberikan perhatian penting terhadap Pemprov Papua termasuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan alokasi dana Otonomi Khusus,”ucapnya. (ing/lam/rm)
