JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua tampaknya tidak mau lagi disibukkan dengan masalah-masalah dualisme kepemimpinan didalam suatu lembaga apalagi dilembaga keagamaan.
Ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya adanya dualisme kepemimpinan membuat Pemprov Papua harus lebih hati-hati dan bahkan mengancam tidak akan memberikan bantuan lagi.
Demikian diungkapkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua, Naftali Yogi kepada wartawan di Jayapura, Kamis (6/04/2017).
“Dari 52 lembaga keagamaan dan dari denominasi gereja yang kami berikan
bantuan keagamaan ternyata masih ada dualisme kepengurusan. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bahwa lembaga agama yang dualisme kepengurusan supaya bisa diselesaiakan,”ungkapnya.
Naftali mengatakan, lembaga keagamaan yang terjadi dualisme akan dipanggil
usai perayaan hari raya Paskah.
“Selesai Paskah, kita akan mengundang lembaga keagamaan yang terjadi dualisme kepemimpinan. Kita akan evaluasi lembaga keagamaan dari denominasi gereja penerima bantuan,”terangnya.
Naftali Yogi menambahkan, dualisme kepemimpinan ini hanya di tingkat sinode, oleh karena itu, jangan membuat umat di tingkat bawah menjadi bingung.
“Kita akan mengundang lembaga keagamaan yang bermasalah untuk diselesaikan masalahnya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan maka bisa saja bantuan keagamaan tidak berikan,”ucapnya.
Ia menambahkan, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan juga
sudah mengajukan rancangan penerima bantuan tahun 2017 kepada Gubernur
Papua untuk ditandatangani.
Naftali juga berharap, dari 52 denominasi gereja ini sudah cukup sehingga ke depan tidak ada lagi penambahan gereja baru.
“Semua bantuan kepada sinode. Apa yang akan diprogramkan nantinya di
tahun ini akan direpresentasikan saat rapat koordinasi mendatang,”imbuhnya. (lam/rm)
