JAYAPURA – Dinas Pendidikan Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan capaian pada program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di Papua.
Kepala Dinas Pendidikan, Elias Wonda, S.Pd, MH mengatakan, saat ini pihaknya memfokuskan pada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan menguatkan pendidikan sebagai langkah strategis untuk produktivitas serta daya saing.
Selama empat tahun pemerintahan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM atau biasa dikenal “LUKMEN” maka banyak kemajuan terjadi.
Parameter utamanya peningkatan Indeks Pembangunan Papua (IPM) yang bergerak secara pelan-pelan.
“Saya akui bahwa untuk meningkatkan IPM ini butuh waktu 10-20 tahun ke depan, oleh sebab itu, dengan segala daya yang ada maka kami berkomitmen untuk mengenjotnya,”katanya.
Tetapi pada prinsipnya untuk menuntaskan hal ini, lanjut Elias bahwa membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota karena akumulasi IPM berasal dari kabupaten dan kota tersebut.
Menurut Elias, IPM Papua diklaim rendah oleh pemerintah pusat dan hal itu dikarenakan pemerintah pusat lebih melihat angka buta aksara dan harapan lama sekolah.
Sedangkan dari sisi proses belajar mengajar maka umumnya di setiap sekolah di Papua sudah berjalan dengan baik.
“Kami berharap agar ada dukungan dari kepala daerah terhadap peningkatan IPM. Pasalnya jika ada kepedulian maka secara perlahan kabupaten bisa meningkatkan angka IPM. Kalau untuk Papua ada beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori dimana IPMnya tinggi. Tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,25,”ujarnya lagi.
Elias Wonda menuturkan, IPM menurut wilayah adat di Papua terus mengalami peningkatan. Misalnya wilayah adat Ha Anim dimana Kabupaten Merauke pada angka 70.89 kemudian Kabupaten Mimika diangka 67,75, Kabupaten Boven Digoel pada angka 59,02, Kabupaten Mappi diangka 66,11 dan Kabupaten Asmat bertahan di angka 46.62.
Sementara untuk wilayah adat Manta dimana IPM Kabupaten Jayapura pada angka 78.05, Kabupaten Sarmi pada angka 70.04, Kabupaten Keerom pada angka 63,43, Kabupaten Mamberamo Raya pada angka 60.99 dan Kota Jayapura berada pada angka 48.29.
Kemudian wilayah adat Saereri dimana IPM Kabupaten Yapen pada angka 70,85, Kabupaten Biak Numfor pada angka 65,35, Kabupaten Waropen pada angka 62,35, Kabupaten Supiori pada angka 60.09.
Selanjutnya wilayah adat La Pago dimana IPM Kabupaten Jayawijaya diangka 54.18, Kabupaten Puncak Jaya pada angka 46,63, Kabupaten Yahukimo pada angka 46,38, Kabupaten Pegunungan Bintang pada angka 44,87, Kabupaten Tolikara pada angka 44,32, Kabupaten Nduga diangka 44,18, Kabupaten Lany Jaya pada angka 43,55, Kabupaten Mamberamo Tengah pada angka 40, 91, Kabupaten Yalimo pada angka 39, 41 dan Kabupaten Puncak diangka 25,47.
Untuk wilayah adat Me Pago dimana IPM Kabupaten Nabire pada angka 66,49, Kabupaten Paniai diangka 54,2, Kabupaten Dogiyai pada angka 52,78, Kabupaten Intan Jaya pada angka 48,28 dan Kabupaten Deiyai pada angka 44.35.
Elias menambahkan, peningkatan IPM itu meningkat seiring dengan peningkatan infrastruktur pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah dan akreditasi satuan pendidikan.
“Di bidang infrastruktur pendidikan tercatat beberapa kemajuan berarti,”imbuhnya.
Elias menuturkan, dilihat dari partisipasi anak usia 3-6 tahun pada PAUD terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong dengan adanya program satu desa/kampung satu PAUD sehingga mendorong siswa memasuki PAUD.
Bahkan hingga tahun 2016 ini, Provinsi Papua mengalami penurunan angka putus sekolah. Hal ini dikarenakan banyaknya program kegiatan seperti pemberian bantuan kepada siswa sehingga dapat menekan angka putus sekolah.
Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukan perkembangan yang bagus tapi berbeda dengan APK SMP/MTs yang turun. Hal ini disebabkan update data dari kabupaten yang kurang lancar.
Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Provinsi Papua yang menunjukan perkembangan dimana salah satu daya ungkitnya dengan Pergub No 32 tahun 2014 tentang Petunjut Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
Tren peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2016 meningkat bisa dilihat dari ujian secara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua ada 68.464 siswa.
Dari jumlah ini kurang lebih ada 44 sekolah yang melaksanakan ujian secara Ujian Nasional Berbasis UNBK. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun lalu maka ada peningkatakan dari jumlah sekolah yang melaksanakan UN. Artinya ada kenaikan kurang lenih 400 persen.
“Tahun lalu hanya 10 sekolah saja,”ujarnya.
Menurut Wonda, suksesnya pelaksanaan UNBK di Provinsi Papua ini tak lepas dukungan pemerintah daerah sehingga daya dukung berupa infrastruktur ataupun daya dukung dalam proses pembelajaran kepada anak-anak jauh hari sudah dilakukan.
“Memang, sesuai UU No 23 tentang SMA dan SMK yang sudah dialihkelolakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Berkenaan dengan ini kami dari Provinsi Papua sudah mengantisipasi terkait kapasitas baik tenaga guru maupun infrastrukturnya,”tandasnya. (lam/rm)
