JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH meminta Bupati dan Wali Kota agar merencanakan dengan baik program kerja yang akan ditetapkan dalam APBD.
“Dengan adanya pelaksanaan Musrenbang ini maka saudara tidak bisa keluar dari pencanangan yang sudah dilakukan. Seluruhnya apapun yang kita rencanakan harus melalui perencanaan yang bagus. Ini di awasi oleh KPK,”tegas Gubernur Enembe.
Gubernur mengingatkan para Bupati dan Wali Kota supaya tidak lagi memasukan program-program yang tidak ditetapkan dalam APBD.
“Jadi saudara tiba-tiba mau kasih masuk program lain. Ini tidak baik. Para Bupati ingat bahwa semua program harus melalui perencanaan,”terang Gubernur.
Sebab kata Gubernur, untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tentunya atus harus melalui jalur yang sesuai.
“Semua akan dilihat dari perencanaan dan tidak ada ruang bagimu untuk mengatur program diluar jalur,”tegasnya lagi.
Gubernur menambahkan, Bupati dan Wali Kota harus membuat visi misi yang baik dan jelas agar orang Papua yang tinggal di Papua tidak mengalami ketertinggalan baik itu gizi buruk maupun infrastrutur.
“Para kepala daerah agar ini memikirkan dengan baik visi misi yang jelas,”katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri melalui sambutannya yang disampaikan Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo, MBA mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2018 ini merupakan awal dari semua aktivitas pemerintahan.
“Sehingga di dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan harus menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi serta melibatkan pemangku kepentingan,”katanya.
Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan maka dibutuhkan konsisten antar dokumen perencanaan baik hubungan perencanaan nasional maupun dokumen perencanaan daerah.
Salah satu upaya dari konsisten perencanaan pembangunan adalah dilakukan Musrenbang RKPD dan selain itu merupakan dokumen perencanaan daerah provinsi Papua.
“Sebab melalui forum Musrenbang ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyalarasan dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap RKPD Papua 2018,”ucapnya.
Mendagri berharap RKPD Papua tahun 2018 dapat mengarahkan penyusunan APBD yang berkualitas dengan menjalankan proporsi belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung berdasarkan data pada Dirjen Daerah Kemendagri proporsi belanja langsung provinsi Papua dalam APBD 2016 sebesar 44,04 persen.
“Kondisi tersebut harus ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada kepuasaan public atas pelayanan pemerintah,”bebernya. (ing/rm)
