JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan semua program yang sudah dibahas bersama di tingkat provinsi diharapkan bisa dibahas di tingkat Musrenbangnas.
“Memang dalam Musrenbangnas kali ini ada ruang khusus untuk percepatan Papua. Disitu kita akan membahas tentang apa yang kita bahas, dimana kita pastikan bahwa semua yang kita bicarakan di Papua itu terakomodir di program nasional. Hal ini untuk menselaraskan apa yang sudah ada di Papua,”jelas Kepala Bappeda Provinsi Papua, DR. Muhammad Musa’ad, M.Si kepada wartawan usai menghadiri Pembukaan Musrenbangnas di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Dijelaskannya, Pemprov Papua mengharapkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrengbangda) Provinsi Papua bisa diakomodir dalam Musrenbang tingkat nasional (Musrenbangnas).
“Dalam Musrenbang tingkat Provinsi Papua kehadiran beberapa pihak dari Bappenas kita sudah secara intens membahas terkait dengan kewilayahan, lintas kabupaten. Karena kita basisnya kawasan jadi kita bahasnya per kawasan baik, Mamta, Saireri, Anim Ha, Saireri, Lapago, Meepago,”bebernya.
Selain itu, kata Musa’ad, pada hari kedua dan ketiga pelaksanaan Musrenbangnas, pihaknya akan membahas tentang program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, kemaritiman dan beberapa program lainnya.
“Untuk secara spesifik kita akan membahas dengan dua pendekatan yang dibahas adalah dengan simlaras atau sistem keselarasan apa yang dibuat di kabupaten,provinsi maupun pusat,”katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan membahas tentang e-proposal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang merujuk pada Musrenbangda tingkat provinsi.
“Kita harapkan dengan Musrenbangnas kali ini, semua yang kita bicarakan di Papua, dapat terakomodir dalam Musrenbangnas, hal ini harus dilakukan karena memang dari dulu itu, jika musrenbang tingkat nasional banyak program yang tidak terakomodir,”ucapnya.
Selama ini yang menjadi kendala, lanjut Musa’ad, adalah dari Papua yang menjadi masalah adalah pihaknya belum menyiapkan lokus dan dokumen pendukung, sehingga sering mengalami keterlambatan.
”Kita datang dengan tidak menyiapkan jaminan seperti jaminan tanah, kemudian lokasi sudah jelas, untuk itu kami harapkan kepada teman-teman SKPD teknis dan kabupaten/kota dapat menyiapkan dokumen pendukung Musrenbangnas,karena jika program tidak ada pendukung, maka dialihkan ke daerah lain,”tandasnya. (ing/rm)
