JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH secara resmi membuka sidang Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun 2016 di DPRP pada Jumat (5/5/2017).
Gubernur dalam sambutannya mengatakan, realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp 12.518.967.152.943,00 atau mencapai 95,81 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan yakni sebesar Rp 13.065.980.097.715,00.
“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 970 milliar lebih atau mencapai 83,53 persen dari yang ditargetkan dalam APBD, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 maka realisasi pendapatan asli daerah 2016 mengalami peningkatan sebesar 6,42 persen,”ungkapnya.
Untuk pendapatan transfer pemerintah pusat, Gubernur Lukas menyebutkan terealisasi sebesar Rp 11, 54 triliun lebih atau mencapai 97,02 persen dari anggarannya yakni Rp 11, 89 triliun lebih.
“Pendapatan transfer pusat-dana perimbangan yang terealisir sebesar 91,03 persen dari anggaran sebesar Rp 3.94 milliar lebih. Hal ini dikarenakan pemotongan dana transfer bagai hasil oleh pemerintah pusat sebesar Rp 44,92 milliar berdasarkan peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan RI nomor : PER-4/PK/2016 tanggal 23 Mei 2016,”sebutnya.
Selain itu, pendapatan transfer lainnya merupakan dana Otonomi Khusus Papua, terealisir 100 persen dari anggaran Rp 7.94 triliun.
”Untuk realisasi lain-lain pendapatan sah tahun 2016 mencapai Rp. 5.31 milliar,”kata Lukas Enembe.
Lanjut Gubernur, pengelolaan belanja tahun 2016, terealisir sebesar Rp 7.39 triliun lebih atau 87,56 persen dari anggarannya. Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2016.
“Mengenai tinkgat efektivitas pencapaian sasaran meskipun masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, secara umum sudah memperlihatkan capaian yang lebih baik,”lanjutnya.
Alokasi untuk urusan wajib sebanyak 23 bidang urusan dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.15 triliun lebih atau 87,81 persen, sedangkan untuk urusan pilihan sebanyak 8 urusan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 442.12 milliar atau 93,62 persen.
“Capaian kinerja Pemprov Papua tahun 2016 dalam kategori “sangat berhasil” terdapat 16 sasaran dalam kategori berhasil 3 sasaran dan kategori cukup berhasil dan kurang berhasil terdapat 3 sasaran,”bebernya.
Dirinya membeberkan bahwa anggaran yang tidak terealisir lebih disebabkan adanya efisien belanja dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada umumnya di Papua yaitu program kegiatan fisik di bidang perhubungan, pekerjaan umum dan olahraga mengalami keterlambatan mobilisasi karena sulitnya transportasi, hak ulayat tanah dan harus ada rekomendasi lokasi yang akan digunakan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun berturut-turut tahun 2014 dan 2015 berada pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan langka maju di era kepemimpinnya dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal mengingat sebelumnya Pemprov Papua selama mendapat opini disclaimer.
“KPK juga menjadi Provinsi Papua sebagai provinsi terdepan dalam penerapan e-Government di Indonesia Bagian Timur, saat ini e-planing Papua sudah diimplementasikan dan mejadi media kita dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2018 dan e-musrenbang,”ujarnya.
Gubernur mengakui pihaknya juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia papua yang sehat dan hebat serta berprestasi hal ini terbukti dengtan indeks pembangunan Papua periode 2015-2016, yang meningkat dengan capaian pertumbuhan 1,40 persen sehingga berada pada 58.05 poin yang menempatkan Papua pada urutan pertama akselerasi pertumbuhan IPM dari 34 provinsi di Indonesia. (ama/rm)
