JAYAPURA – Acara ramah tamah yang dihelat di kediaman Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th dan dihadiri langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kemudian Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Hinsa Siburian termasuk sejumlahForkimpimda Papua, tokoh agama, tokoh adat pada Sabtu (6/5/2017) berlangsung sangat akrab.
Pada kesempatan itu, Gubernur Enembe mengatakan, pelaksanaan demokrasi di Tanah Papua harus berjalan damai, oleh karena itu, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk bersama bersinergis dalam mewujudkannya.
“Saya minta Kapolda, Pangdam dan juga penyelenggara Pilkada untuk duduk bersama membahas pelaksanaan PSU di empat Kabupaten di Papua. Saya berharap kita semua netral dan tidak dipengaruhi oleh siapapun,”tegas Gubernur.
Dijelaskan, pilkada serentak 2017 di Papua masih menyisahkan sejumlah masalah di beberapa kabupaten dan setidaknya ada empat kabupaten yang akhirnya harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Gubernur bahwa tentunya semua pihak berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan aman dan lancar tanpa menimbulkan konflik di masyarakat di empat kabupaten itu yakni Kabupaten Jayapura, Tolikara, Puncak Jaya dan Kepulauan Yapen.
“Kita harus sepakat untuk menjaga kedamaian di tanah ini. Kita harus jadi contoh yang baik dan kedamaian harus dimulai dari Papua,”tambah Gubernur.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th menyampaikan harapan yang sama yakni berharapkan pihak penyelenggara jangan merubah ditengah jalan keputusan yang sudah diputuskan oleh penyelenggara pemilu maupun MK.
“Ini harus dijalankan supaya masyarakat juga ikut aturan. Jangan kita merubah ditengah jalan hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok bahkan pesan sponsor,”bebernya.
Lipiyus juga berharap kepada seluruh masyarakat lebih khusus di empat kabupaten tersebut supaya dapat bersama sama mendoakan agar PSU berjalan aman dan damai.
“Mari kita mendukung penyelenggara pilkada dan pihak keamanan dalam mengamankan pilkada ulang yang akan dilaksanakan bulan Mei dan Juni. Kita harus kerjasama dengan para tokoh agama masyarakat dan adat. Yang jelas kami siap dukung PSU,”imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Boy Rafly Amar mengungkapkan, tentunya semua pihak mengharapkan adanya peningkatan indeks demokrasi di Tanah Papua.
Oleh karena itu, lanjut Kapolda Boy bahwa untuk mencapainya maka hak politik masyarakat harus disalurkan sesuai dengan aturan.
“Pemilu harus dilakukan jujur adil dan juga terpenting tidak boleh ada kekerasan kalau ada intimidasi, serangan fisik ketika proses demokrasi maka akan jatuh korban. Sehingga syarat demokrasi damai adalah akan lahir sebuah proses pemilu yang demokratis. Sebab kalau tidak akan ada penilaian yang buruk apalagi masyarakat dunia yang begitu peduli kepada Papua,”terangnya.
Kapolda menambahkan, pihak KPU sebagai penyelenggara dan Polri dibantu TNI menjalankan tugas dengan baik kemudian membuat suasana tetap kondusif dan aman.
“Kami berharap dengan pendekatan soft approach masyarakat tergerak hatinya cinta damai. Dengan demikian syaratnya dapat menghilangkan tindakan kekerasan di Papua. Walaupun tentunya upaya hukum dalam menegakkan hukum adalah sebuah keniscayaan hukum sebagai pilihan terakhir. Jika semua bisa dibicarakan dengan baik maka masyarakat setuju dan sepakat kita pilih cara demokratis tentu adalah sebuah kebahagiaan. Kita akan lihat pemimpin yang punya legitimasi tinggi dan didukung oleh masyarakat,”pungkasnya. (ist/rm)
