JAYAPURA – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo akhirnya meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (8/5/2017) Peresmian PLBN Skouw tersebut disaksikan langsung Menteri PU Pera, Basuki Hadimulyono bersama sejumlah perwakilan kementerian/lembaga kemudian Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM, Forkopimda Provinsi Papua.
“Sejak hari pertama saya dilantik, saya menyampaikan pemerintah memberi perhatian penting terhadap daerah perbatasan karena merupakan beranda terdepan dari Indonesia seperti kita berada saat ini (PLBN Skouw-red). Ini merupakan kebanggaan kita,”ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan.
Presiden Jokowi menegaskan, dengan keberadaan PLBN Skouw harus menciptakan kantong-kantong ekonomi baru dan jangan hanya menjadi sebuah kantor tanpa memberikan efek bagi perekonomian masyarakat.
“Hal-hal ini yang harus dikembangkan. Saya tadi sampaikan juga ke Menteri bahwa pembangunan pasar perbatasan ini harus dibangun modern dan nanti dibangun kerjanya siang malam. Kemudian jumlahnya saya minta agar los-los pasarnya ditambah dan untuk masalah jumlahnya nanti Gubernur lapor ke Menteri,”terang Presiden.
Presiden menjelaskan, nantinya los-los pasar diperuntukan bagi warga lokal dan pihaknya meminta agar ada pembinaan sehingga barang-barang yang dijual itu tidak satu macam saja dan tidak hanya urusan sembako tetapi bisa dikembangkan.
Artinya, menurut Presiden bahwa tidak hanya urusan garmen tetapi termasuk elektronik karena Indonesia bisa memproduksi barang-barang itu.
“Karena saya bandingkan saat saya ke Port Moresby, dimana harga-harga di kita masih murah dibandingkan dengan harga-harga di PNG. Baik itu sembako, garmen dan elektronik lainnya. Nah sehingga kita harapkan kedepan barang-barang ini disuplai sehingga kita harapkan ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia terutama oleh rakyat Papua karena ini menjadi tugas bersama untuk kita membangkitkan perekonomian di daerah perbatasan,”bebernya.
Masih menurut Presiden, ekspor dari Indonesia khususnya Papua harus terintegrasi dengan PLBN.
“Saya minta barang selundupan harus di-stop, barang yang keluar masuk lewat PLBN harus barang legal atau resmi semuannya. Ini penting karena jika barang yang keluar masuk itu resmi maka yang menikmati rakyat dari hasil perdagangan yang ada,”imbuhnya.
Presiden Jokowi meminta dengan tegas agar pengelolaan perbatasan ini bisa dilakukan dengan baik, lebih terpadu, terintegrasi supaya pos lintas batas ini bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Ini harus menjadi pusat perekonomian yang baru. Dengan demikian untuk zona pendukung yang ada harus dikembangkan dengan baik, terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan pasar modern. Ini sangat penting sekali bagi titik-titik pertumbuhan ekonomi yang ada di Papua,”tuturnya.
Jokowi menambahkan, yang berkaitan dengan infrastruktur, dimana Papua medannya masih sulit diakses sehingga pengerjaaan jalan penting untuk menghubungkan berbagai daerah di Papua.
“Kementerian PU bekerjasama dengan TNI. Besok kita akan melihat pembangunan jalan dari Wamena menuju Kenyam, Kabupaten Nduga dengan total 200 kilometer lebih dan medannya berat serta TNI yang mengawali pembukaan jalan. Panglima TNI sudah kesana melihatnya berapa kali, tadi pagi juga sudah dicek,”katanya.
Jokowi menuturkan bahwa untuk pembangunan jalan, sebagian jalan masih hamparan karang atau belum diaspal dan sebagian jalan sudah diaspal.
Meskipun demikian, yang terpenting adalah jalan itu dibuka terlebih dahulu dengan tekad keberanian maka tidak akan jadi sekalipun medan sangat berat.
“Saya kalau diberi gambar dan melihat lapangan, saya akui medan sangat berat dan di Papua ini medannya sangat berat, tidak seperti di Kalimantan yang medannya datar,”ucapnya.
Dirinya melihat pembangunan infrastruktur di Papua termasuk berat karena di Papua selain medan sulit di jangkau kemudian sebagian daerah yang dibangun merupakan daerah rawa-rawa.
“Inilah medan yang kita hadapi tetapi kerjasama provinsi , kerjasama dengan kementerian PU maupun TNI maka dilakukan dengan beriringan sehingga percepatan pembangunan di Papua ini akan cepat selesai,”tambahnya.
Presiden menargetkan infrastruktur jalan di Papua bakal rampung pada tahun 2018 dan meskipun Menteri PU-Pera meminta waktu hingga 2019.
“Pak Menteri minta tahun 2019 tapi saya tawar tahun 2018. Mestinya pak Menteri bicara dengan pak Panglima TNI untuk menuntaskan infrastruktur jalan. Kalau kita tidak kerjakan cepat nanti ada yang bilang Presiden tidak perhatikan Papua padahal pak Gubernur sudah sampaikan saya 6 kali ke Papua,”tukasnya.
Untuk melihat masalah di Papua, dirinya sudah diskusi dengan gubernur maupun bupati/wali kota meyangkut permasalahan di Papua.
“Bagaimana mencari jalan keluar, solusinya seperti apa,”sambungnya.
Sementara menyoal kehadiran PLBN, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyambut positif dan mengharapkan hal itu dapat meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan.
“Sebab aktivitas lintas batas antara RI-PNG termasuk masuk maupun keluar melalui PLBN ini cukup tinggi. Apalagi 95 persennya merupakan warga negara PNG. Pada tahun 2016 saja jumlah pelintas batas berjumah 166 ribu orang dengan nilai transaksi capai Rp 25,8 miliar per tahun,”jelas Gubernur.
Diakui Gubernur, hal ini cukup menggembirakan karena memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di perbatasan, dengan harapan kehadiran PLBN bisa lebih meningkatkan ekonomi di daerah ini.
Gubernur kembali mengharapkan kepada pemerintah pusat agar dapat membangun PLBN di seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan negara PNG.
“Pada saat ini, kami belum memiliki pos lintas batas laut antara PNG dan RI. Baik di utara dan selatan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya percaya Tuhan sudah mengutus bapak Presiden ke Papua untuk mendengar suara hati kami. Supaya bapak Presiden dapat membangun pos lintas batas laut untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke,”imbuhnya.
“Kemudian, pos lintas batas darat di Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Merauke. Sebab panjang perbatasan darat RI-PNG mulai dari utara Kota Jayapura hingga Kabupaten Merauke kurang lebih 860 km yang ditandai dengan 52 tugu. Belum lagi kondisi
geografis kawasan perbatasan Papua yang sulit sehingga perlu dibangun pos lintas batas,”pungkasnya. (lam/rm)
