JAYAPURA – Acara Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Demokrat Provinsi Papua sekaligus Deklarasi Lukas Enembe, SIP, MH sebagai Calon Gubernur Papua periode 2018-2023 dari Partai Demokrat yang digelar di Kota Karang Biak, Kabupaten Biak sejak Selasa (16-17/5) lalu mejadi catatan tersendiri untuk Lukas Enembe, SIP, MH selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga Gubernur Papua.
Usai menggelar acara besar tersebut, kemudian Gubernur Papua melakukan perjalanan pulang kembali ke Kota Jayapura dari Biak menggunakan kapal laut KM. Sinabung bersama Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, MH, anggota DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik, Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH, M.Si, Bupati Biak, Thomas Ondy, SE, M.Si dan rombongan peserta Musda.
Dalam perjalanan kurang lebih 20 jam itu, Gubernur Lukas Enembe langsung menyaksikan keadaan dan aktifitas masyarakat penumpang di atas kapal dan bahkan melihat cara-cara mengoperasikan kapal dari atas kemudi nahkoda yang sudah dilengkapi peralatan canggih.
Tidak sampai disitu, Gubernur juga langsung berbaur dengan penumpang lainnya yang ada di kelas ekonomi termasuk santai di cafe kapal sambil bercerita dengan penumpang. Kemudian berinteraksi dengan mama-mama penjual pinang, penjual noken dan penjual makanan minuman yang berjualan diatas kapal dibarengi dengan berfoto selfi.
Berbagai kesan, pesan dan masukan banyak diterima langsung Gubernur dari penumpang kapal saat berada diatas kapal. Menyikapi kondisi diatas kapal, Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta kepada PT. Pelni untuk memperhatikan kapal-kapal penumpang yang masuk di wilayah Papua.
Hal ini, kata Gubernur dirasa perlu mengingat kondisi yang terjadi saat ini sudah tidak sehat dan perlu perhatian khusus.
“Saya terakhir kali naik kapal penumpang pada bulan Desember 1995 perjalanan dari Bitung ke Jayapura. Jelas keadaan kapal masih lebih bagus dulu ketimbang sekarang,”ungkap Gubernur Enembe kepada wartawan.
Gubernur menekankan lebih khusus kepada pengawasan ketat terhadap penumpang kapal sebelum naik harus dilakukan pemeriksaan dengan ketat, karena semua “penyakit” ada di atas kapal seperti narkoba, minuman keras (miras) sampai dengan sex bebas.
“Kalau model seperti ini tidak bisa. Apalagi saat ini banyak terlihat orang berjualan diatas kapal dengan bebas dan tak jarang ditemui orang mabuk kemudian bekas ludah pinang didinding kapal. Ini tidak bisa dibiarkan karena kapal ini milik pemerintah,”ucapnya.
Dengan kondisi seperti ini, Gubernur berharap hal ini harus ditertibkan apalagi kapal putih milik pemerintah mahal harganya termasuk mahal biaya operasionalnya. Untuk itu, semua penumpang yang akan melakukan perjalanan laut perlu menjaga dengan baik kebersihan dan kenyamanan selama berada diatas kapal karena kapal dibeli dengan harga mahal.
“Setiap orang yang naik diatas kapal harus bersih. Tadi saya lihat banyak kotoran dan ludah pinang, ini tidak boleh,”jelas Gubernur.
Menurut Gubernur, harus ada jadwal rutin minimal sebulan sekali kapal naik dok dan tidak selalu beroperasi terus menerus tanpa memperhatikan fasilitas maupun kebersihan. Sebab, ruang yang paling banyak digunakan masyarakat adalah kelas ekonomi sehingga perlu dibenahi mulai dari kebersihan hingga ketersediaan makanan bagi penumpang.
“Jangan setiap hari pulang pergi terus. Minimal ada waktu kapal untuk naik dok supaya dibersihkan. Dengan demikian keadaan kapal benar-benar bersih. Intinya kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap moda transportasi utama ini,”tegasnya.
Apalagi, lanjut Gubernur bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya yang menuju ke wilayah timur menggunakan kelas ekonomi sehingga perlu dipertimbangkan juga dilakukan pengadaan kapal yang baru guna menggantikan kapal-kapal yang sudah tua.
Selain itu, khusus untuk pengamanan (security) di kapal harus diutamakan guna menertibkan setiap barang yang naik atau turun. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan barang-barang terlarang seperti masuknya miras maupun narkoba.
Di lain sisi, Gubernur menilai masyarakat juga harus memiliki kesadaran saat menggunakan transportasi kapal laut karena operasionalnya sangat mahal, sehingga tidak boleh seenaknya buang sampah atau ludah pinang di sembarang tempat. Termasuk orang yang mengkomsumsi miras selama berada diatas kapal.
“Keamanan harus diperketat dan jangan membiarkan penumpang dengan seenaknya naik tanpa ada pemeriksaan,”imbuhnya.
Menanggapi itu, Gubernur berharap sebelum hari mudik lebaran maka seluruh kapal-kapal milik PT. Pelni yang akan masuk ke Papua sudah harus dibenahi alias naik dok terlebih dulu. Dan tidak dalam keadaan seperti ini kemudian mengangkut penumpang yang mana perjalanan jauh, hal ini tidak boleh.
“Keinginan Presiden Jokowi sudah jelas yakni tol laut sehingga harus diperkuat dengan fasilitas yang lebih memadai dan harus menambah armada kapal baru,”tambahnya.
Sementara itu, Mualim I PT Pelni, Jany Max Wilar mengaku senang dan bangga ketika Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bisa naik kapal KM. Sinabung melakukan perjalanan dari Biak menuju Jayapura. Hal ini, menurutnya bahwa Gubernur bisa berbaur dengan masyarakat dan merasakan sakitnya naik kapal laut.
Mengenai penertiban penjual-penjual ilegal diatas kapal sudah sering ditertibkan yakni dengan melakukan pemeriksaan tiket.
“Intinya mereka adalah penumpang kapal namun ketika sudah berada diatas kapal kemudian berjualan. Sebenarnya kami sudah tertibkan terus menerus tapi masih saja berjualan,”aku Jany.
Mengenai keberadaan minuman beralkohol, Jany menjelaskan, kebanyakan penumpang membawanya dari darat karena memang diatas kapal tidak menjual miras. Untuk itu, pihaknya berharap pemeriksaan lebih diperketat kepada setiap penumpang saat berada di darat yang hendak naik ke kapal.
“Kami hanya bertugas melayani penumpang saat berada diatas kapal. Untuk pemeriksaan didarat semua menjadi kewenangan petugas darat. Sebenarnya kami kecewa ketika melihat ada penumpang yang mengkonsumsi miras diatas kapal dan kerap terjadi pemukulan terhadap anak buah kapal (ABK),”katanya.
Ia juga mengaku, peraturan diatas kapal selalu ketat dan biasa kami juga melakukan sweeping diatas kapal dan kalau ada kedapatan penumpang yang membawa miras kami langsung sita. Khusus untuk perawatan kapal sekali satu tahun kapal naik dok selama 22 hari,”bebernya.
Ditempat yang sama, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH, M.Si yang mewakili para Bupati di Pegunungan Tengah mengaku bahwa hal ini sesuatu yang baru terjadi di Papua. Dimana Gubernur Papua menaiki kapal penumpang dan didampingi oleh sejumlah pejabat di Papua.
“Saya merasa bangga karena kehadiran Gubernur di kapal ini melambangkan Gubernur tidak hanya melihat ketas tapi bisa melihat kebawah dengan melihat kondisi masyarakat naik kapal itu bagaimana,”ungkapnya.
Bupati Mamteng juga menyampaikan terimakasih kepada pihak PT Pelni yang sudah menerima rombongan Gubernur dan memberikan fasilitas serta mengantarkan tiba di Kota Jayapura.
“Saya merasa senang dan atas nama seluruh Bupati di Papua menyampaikan terimakasih kepada Gubernur yang punya inisitif untuk mengambil suatu keputusan naik kapal laut pulang ke Jayapura,”imbuhnya.
Kemudian Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, MH menjelaskan, dengan kehadiran Gubernur diatas kapal bisa menyakinkan masyarakat bahwa perlunya kesadaran untuk menjaga, memiliki dan memberikan kenyamanan kepada penumpang lainnya termasuk tidak membuang ludah pinang sembarang dan bahkan mengkomsumsi miras.
Menurutnya, dengan kondisi dimana Gubernur langsung melihat keadaan di kapal maka akan menjadi masukan untuk DPRP perlu membahas dan mendesain kedepan untuk bagaimana mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga kapal bahkan memiliki rasa kesadaran.
Senada dengan itu, anggota DPR- RI dari Partai Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik mengaku, dengan melihat tingkat penggunaan moda transportasi laut di Indonesia cukup tinggi khususnya pada peringatan hari-hari besar keagamaan sehingga dinilai penting adanya penambahan armada laut yang baru lebih khusus lagi untuk wilayah timur.
Hal ini, diakuinya, dilakukan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya di Papua.
“Penambahan armada kapal baru ini juga demi kepentingan PON XX Tahun 2020 di Papua untuk membawa peserta PON dari seluruh Indonesia. Dengan demikian hal ini juga dipandang perlu yang akan dibahas di tingkat komisi yang membidangi,”jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga sangat menyayangkan dengan sikap dan perilaku oknum penumpang yang kerap membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk adanya penumpang yang mabuk sehingga mengganggu ketertiban selama diatas kapal.
“Saya berharap kedepan tingkat pengamanan khususnya di Pelabuhan Biak sudah harus diperketat sehingga tingkat kenyamanan diatas kapal bisa terjamin dan tidak ada terjadi kriminalitas. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak Dirjen Perhubungan Laut untuk bagaimana mengatasi persoalan yang kerap terjadi di kapal laut,”tegasnya. (rm)
