JAYAPURA – Menyikapi maraknya aksi kekerasan yang di terjadi belakangan ini di Kota Jayapura dan sekitarnya, maka masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh adanya isu-isu yang beredar di media sosial (Medsos).
Demikian ditegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH usai melakukan pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di lingkungan Provinsi Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat di Gedung Negara, Sabtu (20/5/2017) malam.
“Kalau ada informasi yang beredar itu adalah hoax. Jadi masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan info atau isu yang beredar di media sosial,”tegasnya.
Gubenur Lukas Enembe meminta seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan dan mengedepankan sikap toleransi dalam menyikapi aksi-aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini di Kota Jayapura dan sekitarnya.
“Pemerintah Provinsi Papua sangat mendukung apa yang sudah dilakukan seluruh institusi Polda Papua dan kalau kasus-kasus yang terjadi adalah murni kriminal segera diproses hukum. Kami harap seperti itu dan kami mendukung penuh,”ungkap Gubernur.
Menurut Gubernur bahwa Kapolda Papua sudah memberikan jaminan setiap orang boleh hidup diatas negeri ini sehingga tidak boleh terpengaruh dengan info-info yang menyesatkan.
“Saya minta kepada masyarakat Papua untuk tetap menjaga keutuhan, apalagi tidak lama lagi akan memasuki bulan puasa dan Idul Fitri,”terang Enembe.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan baik dan melindungi semua umat yang ada di tanah Papua.
“Mari jaga kebersamaan baik bagi mereka yang merayakan maupun tidak. Mari kita lindungi sama-sama dan silahkan teman-teman muslim menjalankan puasa dan diharapkan semua kebutuhan sudah terpenuhi,”imbuhnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Gubernur Enembe bahwa intinya masyarakat sudah mendapat jaminan dari Kapolda dan Papua dinyatakan aman karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup diatas tanah ini serta tidak perlu dikhawtirkan.
Ia menambahkan, guna pembangunan pos keamanan, Pemerintah Provinsi Papua bersama pihak Polda Papua sudah sepakat untuk membangun pos pengamanan di daerah yang dianggap rawan. (ing/rm)
