JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mampu menekan angka pengangguran dalam tiga tahun terakhir. Dimana tingkat pengangguran Provinsi Papua tahun 2016 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,61 persen.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis mengatakan, tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi yaitu 3,99 persen, 3,35 persen, dan 3,96 persen.
Namun demikian, jika dilihat dari indikator kemakmuran masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) gini ratio, Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir 56,76, 57,25, dan 58,05 atau berada terbawah dari nasional sebesar 70,18.
Demikian juga gini ratio di Papua dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi di tingkat 0,41, 0,42, dan 0,39 atau lebih rendah dari gini ratio nasional sebesar 0,40.
“Hal ini menandakan capaian pembangunan manusia yang masing rendah dan masih tingginya ketimpangan antara oarang kaya dan miskin di Papua,”kata Harry.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menurunkan angka pengangguran, dengan tetap memberikan perhatian yang sungguh-sungguh memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.
“Tahun 2016 tingkat pengangguran di Papua lebih rendah. Karena ketersediaan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat,”katanya.
Penurunan tingkat pengangguran, katanya, dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan oleh semua instansi terkait. Mengingat peranan instansi sangat penting untuk memberikan kesempatan kerja, terutama sektor-sektor pertanian dalam arti luas.
“Perluasan wilayah-wilayah sektor perkebunan dan sebagainya berkontribusi sangat besar dalam pengurangan angka pengangguran,”ucapnya.
Selain itu, pembangunan saat ini sangat banyak sehingga memberikan kesempatan kerja, dan tugas pemerintah adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, baik melalui instansi bidang pertanian, perkebunan, pekerjaan umum.
“Kami harap proyek-proyek dilakukan ini tidak hanya bersifat padat modal, tetapi padat karya. Artinya proyek itu masih bisa dilakukan masyarakat. Padat modal diarahkan untuk proyek yang menggunakan teknologi tinggi,”terangnya.
“Dengan begitu kesempatan kerja banyak kepada masyarakat, terutama
masyarakat lokal Papua yang notabennya berpendidikan rendah, atrinya
tidak memiliki skil atau kompetensi yang tinggi,”tandasnya. (lam/rm)