JAYAPURA – Pemerintah daerah mendorong perempuan-perempuan di Papua untuk meningkatkan kualitas berpolitik sehingga dapat ikut serta dalam pesta demokrasi pada 2018.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anny Rumbiak pada kegiatan kepemimpinan perempuan potensial calon kepala daerah kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di SwisbelHotel Jayapura.
Ia mengatakan, keterwakilan perempuan di partai-partai politik atau lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga kultural belakangan ini telah menjadi obsesi perempuan.
“Sejalan terbukanya peta perpolitikan di tanah air yang selama ini diketahui bersama bahwa hal tersebut memang minim bagi perempuan, bahkan politik seolah-seolah ditabuhkan dari perempuan,” katanya.
Menurut Anny, perhatian terhadap perempuan bidang politik di Indonesia baru muncul belakangan, satu abad setelah era Kartini, karena lamban hingga kini masih rendah tingkat partisipasi perempuan dalam politik.
“Untuk Provinsi Papua dari 28 kabupaten dan satu kota, jumlah calon kepala daerah perempuan masih sangat kurang, antara lain yang pernah ada di Kabupaten Mimika, Nabire, Jayawijaya, Sarmi, Jayapura dan Kota Jayapura,”ujarnya.
Namun, patut disyukuri untuk Kabupaten Sarmi pada pilkada 2017 sudah dilantik satu orang perempuan sebagai wakil kepala daerah.
“Jika dilihat dari latar belakang politiknya, perempuan-perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah melalui pilkada serentak 2018 umumnya dari partai politik dan incumbent yang masing-masing mencapai 50 persen,”katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu, Pemprov Papua berharap kepada perempuan calon kepala daerah agar mampu mencalonkan diri, siap bersaing dalam mengikuti kontestasi dan memperoleh dukungan suara guna meraih kemenangan pada pilkada serentak di 2018. (lam/rm)
