JAYAPURA – Setelah secara resmi mengambil formulir pendaftaran Calon Gubernur Papua periode 2018-2023 di Partai PDI Perjuangan, kini giliran Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, SIP, MH secara resmi mengambil formulir di Partai PKS dan Partai Golkar, Jumat (9/6/217)
Seperti biasa, Lukas Enembe didampingi sejumlah pengurus Partai Demokrat Papua seperti Carolus Bolly, Jefri Kaunang.
Perjalanan diawali mengambil formulir di Kantor DPW Partai PKS Papua. Disana, Lukas Enembe hanya beberapa menit saja dan langsung menuju Kantor DPD Partai Golkar di Jalan Percetakan Jayapura.
Ketua DPW PKS Papua, Kusmanto kepada wartawan mengatakan, pada Pilgub Papua tahun 2013 lalu, PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat.
“Kami sampai sekarang masih tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mendukung kepemimpinan Lukas Enembe sampai masa jabatannya berakhir 2018. Nanti kedepan kita lihat apakah akan tetap bersama atau tidak,”ujarnya.
Kusmanto mengakui, keputusan DPW PKS Papua untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat ada di tangan DPP PKS. Sehingga sampai saat ini pihaknya belum menentukan sikap dan keputusan serta masih menunggu hasil dari DPP PKS.
“PKS sebagai partai politik merupakan instrumen dari Pilkada tentu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Papua untuk berkompetisi dalam pilkada ini,”terangnya.
Ditambahkannya, pihaknya memberikan kesempatan seluasnya kepada semua kandidat untuk maju dalam pilkada serentak 2018 dan PKS tentunya melakukan seleksi terhadap para pendaftar sehingga siapapun yang terpilih nanti maka hal itulah yang terbaik.
Bahkan, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pendalaman dalam tahapan pendaftaran kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati DPD I Partai Golkar Papua, Sefnat Masnifit, SH mengatakan, partainya akan menyiapkan Wakil Gubernur yang bakal mendampingi Lukas Enembe sebagai Calon Gubernur Papua.
“Pesan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto melalui Plt. Ketua DPD Partai
Golkar Papua bahwa Lukas tetap dengan kader Golkar untuk lanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan,”tegasnya.
Menurut Sefnat, Lukas Enembe Cagub Papua ketiga yang mengambil formolir di Partai Golkar dimana sebelumnya Pdt. Albert Yoku dan Lenis Kogoya.
“Pak Lukas Enembe kita terima dan selanjutnya akan mengisi persyaratan khusus tentang komitmen-komitmen dengan Partai Golkar,”beber Sefnat.
Disinggung mengenai verifikasi ini hanya formalitas karena Partai Golkar tetap akan mendukung Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Lukas Enembe, Sefnat mengaku, pihaknya akan tetap melakukan penjaringan.
“Mekanisme dalam penjaringan sudah diatur dan dituangkan dalam Juklak No 6 tahun 2016. Kita akan menyeleksi persyaratan dan lain-lain kemudian dirumuskan atau ditetapkan calon dan dibawa ke DPP untuk memutuskan siapa calon dari Partai Golkar,”tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang juga Gubernur Papua menjelaskan, pihaknya tetap akan mendaftarkan diri ke Kantor DPW Partai PKS dan DPD Partai Golkar untuk pencalonan Gubernur Papua periode 2018-2023.
Selain mengambil formulir dan mendaftarkan diri, Lukas Enembe juga meminta dukungan koalisi dari Partai PKS dan Golkar untuk maju kembali pada bursa Pilkada Gubernur Papua 2018 mendatang.
“Jika Partai Golkar menginginkan Klemen Tinal untuk tetap berpasangan dengan saya maka kita akan melanjutkan untuk periode berikutnya,”tegasnya.
Menurut Enembe bahwa walaupun Partai Demokrat dengan 16 kursi memenuhi syarat
untuk mencalonkan, tetapi harus membuka peluang bagi partai lain misalnya Partai Golkar dan partai lainnya.
Saya sudah daftar di PDI-P, PKS dan Golkar. Kita perlu berkoalisi dengan partai politik lainnya. Kita tidak bisa memandang dengan kita tidak cukup atau ini satu kursi, ini satu kursi, kita anggap semua sama,”pungkas Lukas Enembe setelah mengambil formulir di Kantor kantor DPD Golkar.
Sekedar diketahui, Lukas Enembe menyebutkan, partai lain yang sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (ing/lam/rm)
