JAYAPURA – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Papua berkomitmen untuk berkontribusi bagi Pemerintah Provinsi Papua, mengingat tercatat banyak alumni sekolah pamong praja yang menduduki eselon IV, eselon III, eselon II dan eselon IB.
Wakil Ketua I DPP IKAPTK, Reky D Ambrauw, SSos, MSi mengungkapkan bahwa sejak kehadiran IKAPTK sejak tahun 2014 ini menjadi wadah bagi alumni sekolah kepamongprajaan di Papua, dimana pihaknya hadir untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di Papua.
“Kita turut berkontribusi bagi pembangunan di Papua, dimana untuk kita yang bekerja di Pemprov Papua membantu Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Selain itu, wadah ini menghimpun alumni yang sudah purna tugas maupun yang masih bekerja,”ungkapnya usai pertemuan IKAPTK di Hotel Horizon Jayapura.
Selain itu, ujar Reky yang juga Kadis Perhubungan Provinsi Papua menjelaskan, wadah ini juga menjadi momen untuk berbagi pengalaman dari senior-senior kepada yang yunior-yunior, apalagi alumni sekolah pamong praja dikenal mempunyai ikatan yang terjalin dengan baik semasa menjalani pendidikan hingga bekerja.
“Saling memberi motivasi itu penting bagi kita semua untuk bagaimanak kita sebagai Aparatur Sipil Negara ASN) ini dapat bekerja dengan baik baik di kelurahan, distrik, kabupaten/kota maupun provinsi,”ujarnya.
Ditempat yang sama, salah seorang alumni terbaik APDN Yoka tahun 1988, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP menyebutkan bahwa IKAPTK harus segera konsolidasi dan melihat kondisi alumni sekolah pamong praja di Papua saat ini.
“Ini seolah-olah ada penurunan yang luar biasa, karena memang kita diperhadapkan dalam satu sistem pilkada, yang seharusnya UU ASN kan melindungi ASN, tetapi konsekuensinya kan ASN jadi korban,”terang Hery yang juga Sekda Papua.
Dirinya berharap agar kedepan ASN tidak dilibatkan dalam pilkada serentak yakni tidak memberikan hak suara atau sama dengan TNI-Polri yang tidak memberikan hak suara.
“Dengan demikian maka ASN tidak menjadi korban dari pilkada dan ASN mampu berkotribusi dengan baik dalam pemerintahan,”tandasnya. (ama/rm)
