JAYAPURA – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs. Elia. I. Loupatty, MM mengungkapkan, diklat kepemimpinan ini meliputi peningkatan kapasitas, kompetensi dan wawasan kebangsaan dan wawasan sebagai PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih profesional, lebih melayani masyarakat.
“Diklat kepemimpinan ini juga memberikan peluang bagi PNS untuk melakukan proyek perubahan. Tapi saya berharap proyek perubahan ini tak usah muluk-muluk namun sederhana dan mampu dilaksanakan dan ditunjang PNS di instansinya,”ungkapnya pada Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Kontribusi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Se-Papua di Aula Balai Diklat Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Papua, Senin (12/6/2016).
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua, Dr. Zakaris Giay, mengungkapkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut mampu berinovasi sebelum mengikuti diklat kepemimpinan yang digelar Pemprov Papua bagi Pejabat Eselon III maupun Eselon IV.
“Ada dua hal yang menjadi penilaian. Pertama, leadership (kepemimpinan) baik eselon III maupun IV. Kedua, setiap peserta diklat harus ada suatu hal baru atau inovasi yang mereka lakukan di instansinya. Jadi dua hal itu yang kita nilai. Ini harus diimplementasikan sekaligus ditunjukan dengan bukti-bukti misalnya ada foto dan lain-lain,”terangnya.
Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan yang dilakukan termasuk ini harus dilihat pengembangan karier yang bersangkutan baik PNS yang sudah menduduki maupun mereka yang berpotensi menduduki jabatan baik Eselon III maupun IV.
“Tujuannya adalah bagaimana menciptakan mereka sebagai pemimpun perubahan. Jadi kita tak hanya menilai apa yang dilakukan dalam proyek perubahan. Tapi juga sikap mentalnya yang menentukan kelulusan,”tandasnya. (ing/rm)
