JAYAPURA – Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP mengaku, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengusulkan anggaran untuk Pilkada serentak 2018 sebesar Rp 1 triliun lebih kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami telah mendapat usulan dari KPU provinsi Papua untuk dana Pilkada 2018 sekitar Rp.1 triliun lebih, belum usulan dari Bawaslu provinsi dan usulan pihak keamanan yang dikoordinir oleh kepolisian,”ungkapnya dalam rapat koordinasi dan pembahasan pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Sasana Karya Kantor Gubernur, Senin (17/7/2017).
Dijelaskannya, anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut menjadi cukup besar dan menjadi beban APBD provinsi dan kabupaten. “KPU, Bawaslu dan aparat keamanan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.2 triliun lebih. Anggaran ini cukup bersar, jika proyeksikan untuk Pilkada satu hari,”jelasnya.
Ia berharap anggaran yang cukup besar ini dapat menjadi perhatian dari KPK,
“Mudah-mudahan ini menjadi catatan dari KPK untuk melihat anggaran politik ini, belum termasuk di kabupaten dan kota yang mempunyai gesekan horizontal maupun vertical pada pelaksanaan Pilkada yang menjadi konsekuensi logisnya adalah pelaksanaan PSU yang membutuhkan biaya besar,”sambungnya.
Diakuinya, dampak dari pemilihan langsung tersebut menelan biaya yang cukup besar. Papua sebagai daerah Otonomi Khusus seharus refrensinya pada undang-undang nomor 21 tahun 2001.
“Saya minta ada pertemuan secara khusus untuk membahas hal ini, karena kami tidak mau terus mengakomodir usulan yang begitu besar walaupun ada pembahasan secara konprehensif, tetapi kami membuang biaya yang sangat besar,”terangnya.
“Ini adalah satu eksperimen politik, dimana pemilihan langsung konsekuensi logisnya adalah terjadi pembiayaan yang luar biasa besar,”bebernya. (ing/rm)
