JAYAPURA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengungkapkan, rencana kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merupakan suatu langkah maju yang sedang ditempuh pemerintah provinsi Papua dengan LAPAN.
“Kami sedang menyiapkan kerjasama untuk melengkapi kebutuhan data geospasial bagi Papua, karena ini tuntutan pemerintah maka kami harus persiapakn diri untuk itu,”ungkapnya kepada wartawan usai sosialisasi penyediaan dan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh untuk perencanaan pembangunan daerah, di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Senin (17/7/2017).
Untuk itu, lanjutnya, sesuai dengan arahan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan MoU, kemudian membuat sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai aspek.
“Dengan adanya ini kami bisa mendeteksi ini dengan cepat, termasuk permukiman-permukiman yang sulit dijangkau dan perlu mendapat bantuan dari pemerintah provinsi,”ucapnya.
Dengan adanya satelit, pemerintah provinsi bisa mendapat data yang lebih detail, apalagi kondisi Papua yang sangat sulit sehingga untuk mendapat data primer sangat susah. “Dengan bantuan satelit penginderaan jauh ini kita mendapat itu tanpa harus mendatangi tempat tersebut,”tambahnya.
Oleh karena itu, kata Musa’ad, pada Agustus 2017 Gubernur Papua akan menandatangani MoU dengan kepala LAPAN dan diikuti dengan beberapa kerjasama,
“Terutama untuk mendukung data-data geosparsial yang dibutuhkan untuk perencanaan bahkan sampai pengendalian, monitoring dan evaluasi bisa dilakukan,”kata Musa’ad.
Sementara itu, Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) LAPAN, Rokhis Komarudin mengungkapkan, UU No 21 tahun 2013 yang mengamatkan LAPAN untuk menyiapkan data satelit dan juga penyediaan informasi pengideraan jauh.
“Kami berharap dengan sosialisasi ini pemerintah daerah bisa mengenal lebih detail,”jelasnya.
Terkait dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), lanjutnya, pihaknya merencanakan adanya bimbingan teknis. Artinya membimbing para pegawai di jajaran pemerintah daerah untuk bisa bagaimana memperoleh data satelit dan juga bagaimana manfaatkan data tersebut.
“Pemanfaatan data satelit sudah sangat luas dan kami bisa melakukan pemantauan sumber daya alam (SDA) kemudian lingkungan dan juga terkait dengan kebencanaan. Selain itu, kami bisa melihat bagaimana sumber daya hutan, perkebunan, pertanian, air, energi, mineral dan lain sebagainya,”ucapnya.
Untuk masalah lingkungan, kata Rokhis, pihaknya bisa melihat dari data satelit terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan seperti lahan hutan, permukiman, dan perubahan lingkungan yang lainnya. “Jika terjadi bencana disuatu wilayah, LAPAN bisa langsung menyediakan data satelit penginderaan jauh, kemudian menganalisis untuk bisa menghitung berapa jumlah kerusakan,”bebernya.
Tak kalah menarik, menurutnya, peningkatan potensi panjak dimana dengan data satelit bisa digunakan untuk analisis bagaimana bisa meningkatkan pajak dari suatu sumber daya. Misalnya, pajak perkebunan, dimana dengan data satelit bisa dilihat estimasi berapa produksi suatu wilayah perkebunan, sehingga wajib pajak tidak lagi menyampaikan informasi yang salah terkait produksi yang dimiliki.
“Jadi kalau mereka salah, kami bisa menganalisis dengan data satelit jarak jauh bisa ditingkatkan pajaknya,”tandasnya. (ing/rm)
