JAKARTA – Provinsi Papua bersama 4 provinsi lainnya di Indonesia bersama-sama mendorong pembangunan hutan lestari, guna menjaga komitmen ECF demi menanggapi perubahan iklim (climate change).
Komitmen itu terungkap dari pertemuan bersama dalam Governors Climate And Forest Taskforce Annual Meeting diantaranya Provinsi Papua yang dihadiri Gubernur Papua, Lukas Enembe, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhamad Lakotani, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Nangroe Aceh Darusallam yang diinisiasi oleh Inobu (Inovasi Bumi) yakni sebuah lembaga LSM yang peduli lingkungan, yang berlangsung Selasa (18/7) di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Para pimpinan daerah ini sepakat bahwa pengelolaan hutan lestari harus melibatkan masyarakat adat setempat untuk menjaga kelestarian hutan. “Kami akan dukung pertemuan di Balikpapan pada bulan September nanti,”kata Lakotani.
Sementara itu, dari pusat hadir Nur Masripatin selaku Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kata Nur, isu perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari isu pembangunan. Investasi perubahan iklim adalah investasi pertumbuhan. Mengurangi emisi rumah kaca itu hal yang tak terpisahkan.
Pasalnya dalam Paris Agreement (Kesepakatan Perancis) bahwa untuk menjaga kelestarian hutan melibatkan semua pihak. Mulai dari  pemerintah, swasta, NGO dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan menanggapi isu perubahan iklim
Sedangkan Sektetaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 8(AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan selaku LSM pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran
dan komitmen para gubernur untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaam hutan lestari.
Saat ini sejumlah regulasi hukum sudah berjalan. Tinggal dilanjutkan dan dikerjakan bersama untuk meningkatkan komitmen Indonesia menjaga perubahan iklim atau pengurangan emisi karbon.
“Pelibatan masyarakat adat dan perempuan harus nyata dalam mendukung komitmen inu, kita dorong pemetaan wilayah tata ruang pembangunan dan berbagai asosiasi kami untuk bisa membantu pemerintah daerah setempat,”ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Noak Kapisa mengatakan Provinsi Papua menjadi salah satu inisiator awal pembentukan Forum GCF.
Dimana forum ini dicetus sebagai satu bentuk respons terhadap masalah perubahan iklim serta dampaknya terhadap ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah hutan tropis.
Diakuinya, Papua seperti halnya provinsi anggota GCF siap berkontribusi secara aktif dalam upaya merealisasikan target nasional untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Terutama dalam mengimplementasikan rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca. Bahkan Papua juga siap melaksanakan komitmen nasional untuk implementasikan REDD plus di Papua.
“Saya berharap dalam diskusi ini dapat menyelaraskan komitmen baik ditingkat nasional dan sub nasional mengenai pembangunan rendah emisi dan bebas deforestasi,”ujarnya.
Gubernur menambahkan, Papua memerlukan dukungan Pemerintah Pusat dan setiap mitra pembangunan untuk dapat mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.
Dengan berpartisipasi secara aktif dalam Balikpapan Challenge, Papua berharap terbangunnya kesepakatan baik dengan pihak swasta, pihak donatur dan mitra pembangunan serta kelompok masyarakat sipil untuk mempercepat proses transisi kearah berkelanjutan. (tim)
