JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan pengawasan (pendampingan) terhadap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Menurut Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM bahwa salah bukti peranan BPKP adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, dimana pada akhirnya Provinsi Papua tiga tahun berturut yakni 2014, 2015 dan 2016 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Kami mengapreasiasi kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Papua yang selama ini telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),”ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu (26/7/2017).
Ia menjelaskan, pihaknya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada BPKP Perwakilan Papua, karena perannya bersama Pemprov Papua hingga kabupaten/kota berjalan dengan baik selama ini.
“Perwakilan BPKP sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik dan ini diwujud nyatakan dalam hasil yang bisa kita lihat. Seperti kita memperoleh predikat WTP untuk tahun 2016 yakni provinsi dan 8 kabupaten/kota di Papua,”ucap Klemen Tinal.
Menurutnya, pencapaian WTP merupakan satu prestasi yang luar biasa, sebab banyak orang yang ragu, namun sesungguhnya mereka tidak melihat ada pendampingan dan kerjasama luarbiasa dari BPKP. Ditambah kebiasaan dari pada birokrat untuk mau bersama mengumpulkan data informasi dan akhirnya terbukti menghasilkan yang baik.
Pejabat baru yang dilantik, Sueb Cahyadi Ak menggantikan pejabat lama, Darius Ak yang akan menduduki jabatan baru sebagai salah satu Direktur Pengawasan pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaann di BPKP Pusat.
Dikatakan Wagub, pergantian jabatan adalah hal biasa dalam suatu organisasi oleh karena itu, harus disikapi secara arif dan bijaksana dengan harapan ke depan mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan organisasi BPKP pada khususnya, daerah dan masyarakat Papua pada umumnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga kembali mengingatkan untuk konteks Papua selain menjalankan pemerintahan provinsi seperti daerah lainnya, tapi di Papua juga ada Otsus.
“Ini juga penting para pejabat yang menjabat juga terikat dan tidak lepas untuk menjalankan perannya dalam konteks otsus,”terangnya.
Sebagai wakil pemerintah pusat, lanjut Wagub, dibutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal seperti BPKP secara terus menerus sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan baik dan mencapai target. Wagub berharap kedepan nantinya kepala perwakilan yang baru dapat menindaklanjuti apa yang sudah dicapai, dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Kami harapkan pejabat yang baru tetap menjalin komunikasi dan bekerjasama yang baik. Untuk pejabat lama kami sampaikan terima kasih atas kinerja dan pengabdiannya selama memimpin perwakilan BPKP,”imbuhnya.
“Kita berharap kedepan semoga Papua dapat menjadi contoh yang baik buat daerah lain. Seperti apa yang disampaikan KPK beberapa waktu lalu bahwa untuk pelaksanaan e-Government Papua yang terbaik untuk wilayah timur,”tambahnya.(ing/rm)
