JAYAPURA – Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Herry Dosinaen, SIP, MKP mengimbau agar Inspektorat lebih fokus melakukan pembenahan pada semua aspek di SKPD. Seperti membangun koordinasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal sehingga penyelenggaraan pemerintahan boleh berjalan sesuai dengan harapan.
“Selama ini saya selalu tekankan sebelum turun audit dari BPK bahwa Inspektur Provinsi Papua mesti menginterview dan melihat aspek penyelenggaraan di SKPD. Tentunya ini bertujuan supaya sebelum BPK turun maka semua dipastikan sudah dilaksanakan dengan baik,”ungkapnya dalam Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua 2017, di Aula Guest House, Kabupaten Nabire, Kamis (27/7/2017).
Bahkan Sekda Herry mengingatkan Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota agar melakukan pengawasan secara maksimal dengan tak mencari-cari kesalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Membangun koordinasi dengan semua pihak sangat penting, baik SKPD maupun tim anggaran dan tim pengawasan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur kalau di provinsi, kemudian Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota di kabupaten dan kota,”ujarnya.
Mengenai pelaksanaan rapat, dirinya berharap kepada seluruh Inspektur di provinsi dan kabupaten/kota, mampu mengemas satu instruksi yang nantinya ditujukan bagi kepala daerah, agar dalam penetapan APBD dimasa mendatang, mengalokasikan pembiayaan memadai kepada jajaran Inspektorat.
“Sebab memang benar apa yang disampaikan pihak Kementerian Dalam Negeri bahwa mengenai pembiayaan terhadap jajaran Inspektorat mesti ada peningkatan anggaran. Dengan demikian, diharapkan para Inspektur dan jajarannya bisa jalankan tugas dengan lebih baik tetapi juga profesional,”terangnya.
Ia mengimbau setiap ASN yang ditunjuk sebagai Inspektur agar dapat berbangga diri, sebab tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bakal menentukan baik dan tidaknya suatu pemerintahan. Hal itu, ditunjukan dari hasil opini yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sebab Inspektur, pastinya lebih mengetahui semua aspek penyelenggaraan pemerintahan di SKPD. Baik keuangan, insfrastruktur, pendapatan, sosial maupun aspek lainnya,”jelasnya.
Sebab, lanjut Sekda Hery Dosinaen bahwa secara komperehensif Inspektorat sudah mengetahui secara jelas kondisi satu SKPD, sehingga mampu memberi solusi apa yang bakal dilakukan, sehingga hasil penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di SKPD akan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. (ing/rm).
