JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menegakaskan, birokrasi merupakan penggerak utama pembangunan. Selain itu, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka dapat dipastikan visi dan misi dapat tercapai.
“Saya ulangi, birokrasi adalah penggerak utama pembangunan,”ungkapnya dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MH pada pidato pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016, Raperda tentang perubahan APBD perubahan tahun anggaran 2017 dan Raperda non APBD, Kamis (10/8/2017) di DPR Papua.
Dijelaskannya, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pemerintah daerah. Pemprov Papua telah melaunching e-Goverment
“Untuk mewujudkan hal tersebut, kita telah meluncurkan dan implementasi e-Goverment Papua yang mendapat apresiasi dari KPK dan menjadikan Papya yang terdepan dalam penerapan e-Government di Indonesia Timur,”jelasnya.
Sementara mengenai kualitas sumber daya manusia Papua yang sehat dan berpestasi mengalami peningkatan, dimana tren perubahan indicator indeks pembangunan manusia (IPM) yakni adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 58,05 poin pada tahun 2016.
Hal tersebut juga terjadi pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal, dimana pertumbuhan ekonomi Papua kian membaik, tingkat kemiskinan turun dari 31,52 persen di tahun 2013 menjadi 28,40 persen pada tahun 2016.
“Tingkat Gini rasio yang mencapai 0,39 pada tahun 2016 dibandingkan Gini rasio tahun 2013 yang mencapai 0,42,”katanya.
Sementara mengenai konektivitas antara kawasan dan antar daerah turut mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada pembangunan jaringan transportasi semakin dipacu dan dipercepat. Hal ini dilakukan untuk menerobos keterisolisasian wilayah, dimana tingkat konektivitas antara wilayah mencapai 64,29 persen. (ing/rm)
