JAYAPURA – Para pengelola program Malaria diharapkan memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang penggunaan kelambu berinsektisida. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, MKes usai membuka kegiatan sosialisasi kelambu masal malaria di Hotel Sahid Papua.
Dikatakan, sosialisasi ini bersamaan dengan pencanangan 1,2 juta kelambu yang bakal dibagikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
“Sasaran kita tentu untuk program eliminasi malaria, oleh sebab itu kita mengharapkan para pengelola ini bisa memberikan informasi ke masyarakat dengan baik. Tidak hanya soal kelambu saja tetapi harus memberi penyuluhan terhadap lingkungan di sekitar rumah, saya sudah sampaikan bahwa kelambu malaria harus digunakan dengan baik,”katanya.
Pemanfaatan kelambu ini, lanjut Alo Giyai, diharapkan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat, bagaimana cara memasang untuk digunakan pada malam hari, kita harus antipasi jangan sampai kelambu ini digunakan untuk jaring ikan,”ujarnya.
Dinkes menargetkan pada tahun 2020 mendatang bakal dilakukan evaluasi tahap pertama program eliminasi malaria, dan untuk evaluasi tahap kedua bakal dilaksanakan pada tahun 2025.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) AIDS, TB dan Malaria (ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Berry S Wopari menyebutkan malaria merupakan salah satu penyakit merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.
“Penyakit ini berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu hamil maupun melahirkan, bayi dan balita,”ungkapnya.
Di Provinsi Papua, kata dia lagi, tingkat kesakitan malaria termasuk dalam tingkat endemisitas tinggi, dengan Annual Parasit Incidence (API) 49/1.000 penduduk. Pada tingkat kabupaten/kota di Papua, endemisitas bervariasi.
Dari 28 kabupaten dan satu kota yang ada, terdapat 20 kabupaten endemis sedang dan tinggi, tujuh kabupaten API enam sampai 22 persen di antaranya potensial mencapai pengendalian tahap pre-eliminasi.
Tujuh kabupaten API enam sampai 22 persen di antaranya potensial mencapai pengendalian tahap pre-eliminasi, yakni Kabupaten Paniai, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Mappi, Merauke, Intan Jaya, dan Kabupaten Biak Numfor. (ama/rm)
