TIMIKA – Kapolri Jenderal. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Forkopimda Papua yakni Kapolda Papua, Kasdam XVII/Cenderawasih, para pejabat teras Mabes Polri dan Polda Papua, beberapa Bupati yakni Bupati Mimika, Bupati Paniai, Bupati Nabire, Bupati Deiyai serta sejumlah Kapolres, perwakilan stakeholder dan pemerhati HAM di Hotel Rimba Papua, Timika, Jumat (11/8/2017).
Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah terkait pelaksanaan Pilkada di Papua.
Usai pertemuan, Kapolri Tito mengatakan, persoalan Pilkada menjadi salah satu pembahasan mengingat Papua menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi konflik Pilkada.
“Papua ini diluar dugaan yang tadinya kita perkirakan lancar aman ternyata masih berujung pada beberapa PSU dan beberapa kasus konflik kekerasan. Seharusnya ini dikelola dengan baik oleh penyelenggara KPU termasuk aparat keamanan. Tentunya diharapkan semuanya konflik dapat diselesaikan dengan baik termasuk pelaksanaan PSU semoga semuanya berjalan lancar,”terang Tito.
Menurutnya, Pilkada serentak 2018 tentunya akan lebih ramai karena akan ada Pilgub bersama dengan 7 kabupaten yang juga rawan konflik. Oleh karena itu, Kapolri menegaskan kepada anggotanya dilapangan untuk menjunjung tinggi netralitas.
“Harus kerjasama dengan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, jaringan adat, gereja, Pemda setempat dan juga media. Ini harus dirangkul semua supaya Pemilu 2018 betul bisa kondusif, aman dan tidak terjadi konflik apalagi korban jiwa tentunya ini akan sangat disayangkan,”imbaunya.
Senada dengan Kapolri, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH juga dengan tegas meminta aparat kepolisian di Papua untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu Legislatif dan Pilpres di 2019.
Diakui Gubernur Lukas, Pilkada serentak 2016 di Papua yang diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota memang banyak menimbulkan masalah bahkan konflik yang menelan korban jiwa seperti di Puncak Jaya juga Intan Jaya. Setidaknya ada 6 kabupaten yang terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Saya meminta ketegasan dari Kapolri, dimana secara sadar anggotanya di lapangan harus laksanakan tugas sebagai Polri didalam. menjaga kamtibmas. Sehingga semua dapat berjalan baik,”tegasnya.
Sebab menurut Lukas, jika ada anggota Polri yang dengan kepentingan pragmatis untuk menggolkan salah satu pasangan calon. Maka dipastikan akan menimbulkan konflik, apalagi Papua yang selalu menjadi sorotan semua orang.
“Pada Pilkada 2016 tidak terjadi seperti ini, kemungkinan ada keterlibatan Polri, ada kepentingan apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah komunikasi dengan Bupati dan mereka melaporkan banyak keterlibatan anggota Polres. Nah ini tidak boleh terjadi di Pilkada 2018 karena disitu ada Pilkada gubernur dan juga tujuh kabupaten,”bebernya.
Gubernur Lukas berharap Polri bisa menjaga netralitas, apalagi penegasan ini sebelumnya juga sudah disampaikan langsung oleh Kapolri.
“Salah satu penyelenggaraan Pilkada adalah aparat keamanan dalam hal ini Polri juga TNI. Kita kasih dana dalam NPHD dengan harapan ya mereka bekerja sesuai tugas yakni menjaga Pilkada agar berjalan dengan aman dan lancar. Tidak boleh lagi terjadi konflik seperti yang lalu lalu,”tandasnya. (rm)
