JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk penanganan bencana seperti banjir dan longsor. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs. Elia I Loupatty, MM mengungkapkan, penanganan bencana ini sangat penting, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam menangani hal tersebut.
Dijelaskannya, bencana alam bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, olehnya itu dibutuhkan kesiapsiagaan petugas untuk menghadapinya. Menurut Loupatty, workshop yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini sangat penting, mengingat bencana itu kapan saja bisa terjadi.
“Workshop ini penting, mengingat bencana tidak dapat ditaksir dan instansi dari Pemprov, Pemkab dan Pemkot bisa duduk bersama membicarakan hal-hal teknis terkait dengan penanganan bencana alam di wilayah Papua,”ujar Loupatty.
Belajar dari beberapa pengalaman bencana yang pernah terjadi di Papua diketahui bahwa kegiatan penanggulangan bencana terkait dengan masalah koordinasi dan pemanfaatan sumber daya masih menjadi masalah yang belum terpecahkan.
“Oleh karena itu, saya harap dalam kegiatan ini dapat diikuti dengan cermat karena setiap bencana mempunyai karakteristik permasalahan dan penganganan yang berbeda,”jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, sarana dan prasarana BPBD Provinsi Papua tentu ada keterbatasan, karena itu BPBD tidak bisa bekerja sendiri.
“Kalau 17 Agustus 2017 slogan Indonesia Kerja Bersama, kalau untuk penanganan bencana kita pakai slogan Papua kerja bersama untuk bencana alam,”tuturnya.
Adapun terkait tugas BPBD Papua, kata Loupatty, BPBD harus terus melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya, serta perlu melakukan latihan secara terus menerus dalam penanggulangan bencana yang terjadi.
“Saya sarankan kepada petugas BPBD untuk melakukan latihan seolah olah sedang terjadi bencana dan bagaimana penanganannya, petugas BPBD pun harus siap siaga 24 jam,”tambahnya. (ing/rm)
