JAYAPURA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicholaus Wenda, S.Sos, M.Si menegaskan bahwa kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bukan sekolah titipan anak-anak pejabat.
Hal ini ditegaskannya mengingat adanya pernyataan Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize yang menyebutkan bahwa kampus IPDN Papua hanya dipenuhi anak-anak pejabat.
“Ini saya sangat kesal, sangat kesal atas pernyataan anggota DPR tersebut. Jika tidak mengerti proses perekrutan calon praja IPDN sebaiknya bertanya kepada kami atau panitia,”ungkapnya kepada wartawan di ruangan kerjanya, Jumat (8/9/2017).
Ia kembali menegaskan bahwa dalam perekrutan calon IPDN tidak ada intervensi dari pihak manapun seperti dari pejabat.
“Mungkin sebelumnya seperti itu, tetapi di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH tidak ada intervensi. Sebab yang ada adalah pemerataan penerimaan,”terangnya.
Menurutnya, tahapan penerimaan IPDN dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dimana penerimaan dilakukan secara online, sehingga tidak ada yang namanya intervensi dari seorang pejabat untuk meloloskan anaknya.
“Semua anak-anak baik dari masyarakat biasa sampai anak pejabat tetap mengikuti tes sesuai tahapan secara online,”katanya.
Artinya, lanjutnya, penerimaan IPDN ini benar-benar sesuai kemampuan anak baik dari tes TKD, komtensi dasar, kesehatan sampai di pantohir.
“Tidak ada intervensi sedikitpun dan Gubernur sekalipun tidak mengintervensi. Sebab lolos tidaknya seorang anak ditentukan kemampuan anak tersebut,”terangnya.
Ia kembali menegaskan, pernyataan dari Wakil Ketua DPR Papua tersebut sangat salah dan tidak seharusnya seorang wakil rakyat membuat pernyataan seperti itu.
Sekedar diketahui, Wakil Ketua I DPR Papua menyebut IPDN Papua hanya dipenuhi anak-anak bos atau pejabat. Untuk itu, ia meminta Pemprov Papua mengevaluasi penerimaan calon praja IPDN Papua, lantaran setiap tahunnya minim anak asli Papua yang diterima. (Ing/rm)
