JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap pelaksanaan Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II tahun 2017 dapat menghasilkan output yang menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan. Hal ini diungkapkan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, S.IP, MKP kepada wartawan usai membuka Kolaborasi Tunas Integritas Nasional ke-II Tahun 2017, Selasa (12/9/2017).
“Workshop kaloborasi ini saya harapkan dapat terakomodir dalam satu rekomendasi yang menjadi komitmen, saya yakin dari Papua integritas harus bangkit di Indonesia,”tegasnya.
Dijelaskannya, Workshop ini merupakan salah satu strategi dalam mendukung pembangunan budaya integritas. Sebab, kegiatan ini dihadiri kabupaten/kota Se-Papua dan kabupaten/kota serta provinsi dari luar Papua.
“Disinilah ajang untuk menyampaikan semua keheterogenan dan kearian lokal serta melakukan sharhing oleh masing-masing daerah yang hadir, disinilah untuk melihat bagaimana integritas terkaloborasi akan menjadi output untuk direkomendasikan. Yang tentunya bermuara pada refrensi untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut,”jelasnya.
Dikatakannya, saat ini Papua sebagai indikator dalam pemberantasan korupsi. Dimana sejak adanya kerjasama antara KPK dengan provinsi Papua dalam rangka pencegahan korupsi dan kreakdown dari kerjasama tersebut, Pemprov Papua telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi.
“Kita telah melakukan kegiatan rencana aksi dan berbagai kegiatan yang kita telah lakukan seperti launcing e-govermnt, e-bujeting dan e-pleaning, e-samsat dan e-perizinan serta e-pengaduan masyarakat,”terangnya.
Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Pemprov Papua, ujar Sekda sebagai tahap dalam pencegahan korupsi di Papua.
“Sejak awal kepimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua, telah membuat regulasi maupun infrastruktur yang menjadi indicator kuat untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan baik,”katanya.
Selain itu, sebagai bukti dan keseriusan Pemprov Papua dalam penanganan korupsi. Dibawa kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal telah membentuk Unit Layanan Pengadan yang telah berubah menjadi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
“Serta berbagai kebijakan daerah telah dilakukan untuk menunjang pemberantasan korupsi serta komitmen bersama provinsi Papua dengan para bupati dan walikota untuk bersama-sama secara integral melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi,”tandasnya. (ing/rm)
