JAYAPURA – Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kabupaten Sarmi menjadi pilot projet keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengimbau kepada setiap Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menjalin koordinasi yang baik, bersinergi dengan kepala kampung dan jajarannya. Salah satunya dengan mengajak kepala kampung untuk mengumumkan secara resmi ke masyarakat tentang besaran dana kampung/desa yang diterima dan program apa yang dibuat dari dana tersebut.
“Sebanyak 372 Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ditempatkan pada 4 kabupaten tersebut, diharapkan adanya sinergitas ini pembinaan dalam proses pembangunan nasional yang dilaksanakan, dimana kita ingin mensejahterakan masyarakat di tingkat kampung/desa khususnya di Papua bisa didiwujudkan dengan sebaik baiknya,”ungkapnya kepada wartawan disela-sela pembekalan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Sasana Krida kantor Gubernur, Rabu (13/9/2017).
Kapolda Boy Rafli Amar mengharapkan kepada setiap anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di setiap kampung yang ada di Papua untuk mengawal penyaluran program dana desa, serta mencegah terjadinya kisruh di masyarakat akibat dari program tersebut.
“Dalam pengawasan yang dilakukan, bisa jadi nantinya akan terjadi aksi protes yang berujung pada tindakan tindakan kekerasan yang dilakukan warga terhadap kepala kampung. Oleh karena itu, saya mohon Bhabinkamtibmas dan Babinsa, harus mengawal dengan baik, mencegah jangan sampai terjadi tindakan anarkis buntut kekecewaan dari penggunaan dana desa ini,”harapnya.
Kapolda melanjutkan, untuk mencegah tidak terjadinya ketimpangan maka peran dari para Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat diperlukan.
“Oleh karena itu melalui kegiatan pembekalan ini, nanti semua bisa berdiskusi, bertanya lebih detailnya kepada nara sumber tentang hal hal yang harus dilakukan. Semoga ilmu yang didapat dari pertemuan ini dapat diaplikasikan dengan baik saat berada di lapangan nantinnya,”ujar Kapolda.
Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya pernah menerima laporan dari Bhabinkamtibmas terkait aksi protes warga terhadap kepala kampung.
“Kemarin saya dengar kejadian di Distrik Genyem ada pemalangan oleh masyarakat yang protes terhadap kepala kampung. Mereka ingin ada transparansi dalam program dana desa. Dan kita sudah merespons,”bebernya.
Dikatakannya, sebelum banyak lagi respon negatif yang berkaitan dengan masalah seperti ini, maka kegiatan pembekalan ini sangat penting, bagaimana Babhinkamtibmas dan Babinsa bisa bersinergi di lapangan, berembug untuk mencari solusi bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di Papua bisa berjalan dengan baik. (ing/rm)
