JAYAPURA – Sekda Papua, TEA. Herry Dosinaen, S.IP, MH mengungkapkan, saat ini banyak kampung di Papua yang dimekarkan hanya atas dasar kepentingan politik dan juga untuk mengejar berapa dana yang dikucurkan ke setiap kampung.
Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai membuka kegiatan Rakornis Pemerintahan Kampung Se-Provinsi Papua, Rabu (13/9/2017).
“Hal ini yang menjadi kendala, saat ini terlalu banyak kampung tapi sayangnya tidak didukung dengan jumlah penduduk yang memadai jumlah penduduknya sedikit,”tegasnya.
Untuk itu, Sekda berharap guna merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang lebih baik ke depan, maka dibutuhkan validasi data yang akurat dari semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
“Rakernis ini harus ada validasi data yang luar biasa tentunya dihimpun, dari kabupaten kota agar terakumulasi dengan data yang jelas, sehingga kita juga dalam pengambilan keputusan, akan lebih baik,”ujarnya.
Selain itu, lanjutnya melalui kegiatan Rakornis ini juga dapat disusun langkah langkah menyiapkan perangkat kampung sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi juga bagaimana membina aparatur kampung ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga mempunyai hak hak yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebab jika terlalu banyak aparatur kampung, juga akan menjadi beban tugas pemerintah daerah Kabupaten dan Kota,”katanya.
Kegiatan Rakornis ini juga merupakan momen yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan.
Dimana diharapkan ada masukan dari setiap kabupaten kota dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 dan PP No.43 tahun 2014 tentang Desa.
Kemudian Permendagri No 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Kampung serta PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. (ing/rm)
