JAYAPURA-Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pimpinan instansi vertikal serta walidata yang tergabung dalam forum sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Provinsi Papua, diminta agar dapat memberikan data dan informasi yang akurat.
Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP,M.H, dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs.Elia Loupatty pada rapat koordinasi forum sistem informasi pembangunan daerah di Jayapura, Jumat (29/9).“Papua satu data ini sangat penting yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan,”terangnya.
Sebab, kata gubernur ada beberapa permasalahan terkait proses perencanaan pembangunan daerah seperti sulitnya pengelolan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan secara tepat, cepat dan tiba-tiba sebagai akibat dari dinamika yang berkembang di tingkat daerah maupun pusat.“Penyajian data dan informasi yang tidak tepat dan akurat baik dari segi kelengkapan maupun waktu,”ujarnya.
Dijelaskannya, dalam perkembangannya, konsep SIPD telah mengalami beberapa perubahan. Saat ini lebih fokus pada data untuk perencanaan pembangunan daerah, data berbasis urusan, berfungsi sebagai persyaratan dalam pengajuan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, SIPD menjadi 4 bagian (e-database, e-planning, e-budgeting dan e-money).
“Paradigma yang menganggap data dan informasi hanya sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya direkonstruksi,”jelasnya.
Oleh sebab itu, gubernur memerintahkan kepala Bappeda untuk terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan penguatan sumber daya dalam rangka mewujudkan ketersediaan data melalui unit pelaksana teknis.“Karena saya menganggap bahwa salah satu indicator untuk mengukur kinerja SKPD adalah tersedianya data yang valid dan terbarui sesuai sektornya masing-masing,”katanya.
Ditambahkan, ketersedian data masing-masing SKPD sebagai salah satu indikator dalam kebijakan pengalokasian anggaran masing-masing SKPD. Namun yang terpenting adalah terbangunnya komitmen untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera melalui basis data yang valid dan terkini.(ing/jg)
