JAYAPURA-Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Unit Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Tri Gamareva, meminta seluruh pimpinan provinsi, kabupaten dan kota di Papua, untuk memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang sudah ditandatangani.
“Kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota adalah komitmen pimpinan,” ungkapnya pada workshop Aplikasi Perencanaan Keuangan berbasis elektronik, di Sasana Krida kantor Gubernur, Rabu (4/10).
Selain pimpinan, ujar ia, komitmen dari wakil kepada daerah (sekda, inspektur, kepala SKPD, pimpinan DPR, dan Forkopimda) juga sangat menentukan keberhasilan program pemberantasan korupsi.”Tanpa di dukung wakil kepala daerah, apa yang kita lakukan akan sia-sia atau tidak berhasil,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemprov Papua Elysa Auri mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pelatihan bagi aparatur di dinas badan keuangan, badan perencanaan pembangunan daerah, dan komisi informasi dan informatika 20 kabupaten/kota di Papua.
“KPK dan Pemerintah daerah (Pemda) Papua sudah satu tahun lebih melakukan komitmen bersama dalam rangka pencegahan korupsi yang terintegrasi. Kami sudah melakukan e-government dan lainnya untuk mendukung semua regulasi yang akan diberikan kepada kabupaten/kota dalam rangka penegakan pencegahan korupsi,” kata Elysa.
Ia menjelaskan, pelatihan yang diberikan kepada aparatur kabupaten/kota adalah untuk mengajak pengelolaan keuangan dan perencanaan yang transparansi.
“Kalau ini mereka sudah ikuti berarti ada satu jejaring antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga semua yang bicara mengenai pembangunan, keuangan masuk dalam satu aplikasi,”ujarnya.
Menurut ia, sebelumnya pihaknya sudah melakukan hal yang sama terhadap sembilan kabupaten di Papua.”Kami yakini, jika semua kabupaten/kota sudah ikut pembinaan ini opini yang diberikan BPK semua akan lebih baik,”tambahnya.(ing/jg)
