JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua meminta kabupaten dan kota dalam mengusulkan data pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus diserta dengan data yang mendukung usulan khususnya usulan dana 80 persen dana Otsus kabupaten/kota.
Demikian disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH, dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ani Rumbiak pada Rapat Koordinasi forum sistem informasi pembangunan daerah kabupaten/kota se-Papua di Jayapura, Jumat (6/10) kemarin.
“Namun masih ada kabupaten dan kota di Papua yang mempunyai data yang berbeda di dengan data di provinsi yang mengakibatkan penyusunan rencana hanya dilandasi dari keinginan dan rutinitas atau kewajiban tidak dilandasi serta didasari pada permasalahan yang ada,”jelasnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berintegrasi, harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, valid dan terkini serta menjadi indicator dalam proses perencanaan.
“Sebab data merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan dan penyusunan isu strategis akan berjalan baik jika didukung dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap,”katanya.
Untuk itu, Gubernur meminta dalam pelaksanaan Rakor SIPD kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi bagi seluruh kabupaten/kota, menyesuaikan elemen data dan menyepakati bahwa ketersedian data yang berkualitas akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan.
Sebab kata Lukas Enembe, dalam proses perencanaan pembangunan daerah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya didukung dengan data dan informasi yang cukup.
“Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berintegrasi, perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berintegrasi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat,”katanya lagi.
Dalam rangka mewujudkan satu data, gubernur memerintahkan kepala Bappeda provinsi dan kepala Bappeda kabupaten/kota untuk menerus meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan penguatan sumber daya dalam rangka mewujudkan ketersediaan data melalui unit pelaksana teknis pusat data dan analisa pembangunan.
“Karena saya menganggap bahwa salah satu indicator untuk mengukur kinerja adalah tersedianya data yang valid dan terbarui sesuai sektornya masing masing,”tambahnya.(ing/jg)
