JAYAPURA-Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengaku penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 sementara dilakukan konsolidasi dengan SKPD, sebab masih ada penyelesaian Rencana Kerja (Renja) yang sementara dikaji.
“Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah pro aktif dalam penyelesaian KUA/PPAS,”ungkapnya wartawan usai menghadiri peresmian kantor BPR Anak Negeri Papua di Ruko Pasifik Jayapura, Kamis (12/10) kemarin.
Menurutnya, saat ini sementara dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan, sebab tahun 2018 banyak kegiatan yang akan membutuhkan anggaran cukup besar seperti Pemilukada yang terserap di KPU, Bawaslu dan Kemanan yang mencapai satu triliun lebih.“Serta pelaksanaan PON di Papua yang membutuhkan perhatian, jadi ini harus di kaji dengan baik,”terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua meminta agar dokumen KUA PPAS Rancangan APBD induk 2018, dibahas bulan ini ke DPR Papua. Menurut Lukas Enembe, rancangan APBD 2018 harus ditetapkan dalam bulan ini (Oktober.red), supaya pelaksanaan kegiatan tahun depan bisa berjalan di awal tahun.
Sebab tahun 2018 kegiatan ada banyak yang membutuhkan pembiayaan yang begitu besar seperti Pemilukada yang terdistribusi di KPU, Bawaslu, Kemanan yang totalnya sekitar Rp.1 triliun lebih dan pelaksanaan PON yang menjadi perhatian bersama.“Jadi kita melihat ini dengan mengkaji secara baik,”terangnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota pun melakukan hal yang sama. Supaya, pelaksanaan kegiatan pembangunan di 2018 tak terganggu karena sebagian besar bakal diisi dengan agenda politik.
Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Indro Baskoro dalam satu kesempatan mengimbau agar penyusunan APBD 2018 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, disahkan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.(ing/jg)
