JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP.MH, menyampaikan rasa kecewa atas adanya kericuhan oleh sekelompok massa salah satu pendukung pasangan calon (Paslon) Pilkada Kabupaten Tolikara yang terjadi di kantor Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu di Jakarta.
Atas kejadian tersebut, Gubernur minta jaminan kemanan kepada Kementerian Dalam Negeri RI agar tidak menggangu jika ada staf dari Provinsi Papua yang mengurus surat-surat di Kementerian Dalam Negeri.“Saya minta jaminan kepada Mendagri jangan ganggu staf saya yang datang mengurus SK, jangan ada kepentingan tertentu menggangu stabilitas keamanan,” tegasnya kepada wartawan di Sasana Karya kantor gubernur, Senin (16/10/2017) kemarin.
Sebab kata Lukas Enembe, kantor Kementerian Dalam Negeri RI merupakan honai besar yang merupakan symbol pemerintahan.
Ia menjelaskan, adanya kerusahan di kantor Kemandagri yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab telah membuat malu Negara ini.
“Bagaimana honai pemerintah kalian hancurkan, ini tidak boleh. Akibat kejadian kemarin, staf saya sudah tidak bisa masuk ke Depdagri dan diancam. Apa kalian sengaja lakukan itu, saya tidak mengerti,” terangnya.
“Saya harap, kedepan masyarakat Papua belajar demokrasi secara baik. Papua harus bisa tunjukan yang terbaik bagi bangsa ini,”sambungnya.
Seperti diketahui, massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, Rabu (11/10/2017), berbuat onar di kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka merusak sejumlah fasilitas di kantor tersebut.
Awalnya, massa yang berjumlah sekitar 30 orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi. Mereka menuntut Mendagri mengesahkan John Tabo-Barnabas Weya.
Pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 WIB, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah menerima massa. Namun, massa menolak. Mereka meminta langsung dipertemukan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal, saat itu Tjahjo tidak berada di kantor.(ing/jg)
