MERAUKE-Perwakilan Pemerintah Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) melakukan pertemuan, Senin (30/10/2017) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Merauke. Pertemuan dilakukan untuk membahas masalah atau isu-isu yang terkait dengan perbatasan RI-PNG.
Pertemuan dihadiri Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri provinsi Papua, Suzanna Wanggai, jajaran TNI dan Polri di Kabupaten Merauke, instansi terkait dan perwakilan dari masyarakat di wilayah perbatasan.
PNG Consul General, Mr. Geoffrey Wiri, kepada wartawan usai pertemuan mengatakan pertemuan yang dilakukan kedua negara kali ini adalah membahas terkait isu-isu yang ada di perbatasan, seperti imigrasi, pendidikan, kesehatan dan karantina.
Melalui pertemuan ini akan dilihat kedepan, terutama terkait dengan apa yang perlu dibangun atau disiapkan antara kedua negara. Ia mengakui, kendala paling paling banyak ada di pihak PNG, sedangkan untuk di Indonesia pelayanan sudah cukup baik.
Untuk di PNG, kendala yang masih terjadi selama ini adalah masih ada warga PNG ketika melakukan lintas batas belum memiliki surat resmi. Jadi, banyak yang harus dilakukan oleh pihak PNG untuk meningkatkan pelayanan. Karena itu, hasil pertemuan ini akan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait di PNG.
Sementara itu, Kabag Pengelola Perbatasan Setda Kabupaten Merauke, Mikael Walinaulik, mengatakan untuk dari pihak Indonesia ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, diantaranya adalah terkait kesehatan dan pendidikan. Seperti, jika ada warga PNG yang sakit dan perlu dirujuk ke kota maka itu harus dicarikan solusinya karena mereka tidak memiliki BPJS.
Kemudian, anak-anak PNG yang sekolah di Sota dimana mereka tidak memiliki identitas, tetapi dari pihak Indonesia tetap menampung mereka. Hal lainnya yang juga disampaikan adalah terkait dengan Imigrasi, dimana masih ada warga PNG yang melakukan lintas batas tanpa memiliki kartu lintas batas.(lam/jg)
