JAYAPURA – Di sela-sela peninjauan stan-stan dalam rangka Pameran Pekan Pembangunan Papua 2017 yang dihelat di GOR Cenderawasih Jayapura, Selasa (21/11/2017), Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH berkesempatan melakukan Talk Show.
Dalam Talk Show tersebut, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa wilayah seluas Papua ditambah tingkat kesulitan luar biasa, berbagai kultur budaya tentu membutuhkan terobosan pembangunan dari berbagai sektor.
Oleh karena itu, Gubernur, Wali Kota, Bupati dan masyarakat bersama semua stakeholder sama-sama bekerjasama untuk membangun Papua sebab tanpa kerja keras tidak akan bisa dicapai.
Selama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, dari sekian banyak program- program utama pembangunan dalam visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera ada yang belum dicapai.
“Saya akui ada kemajuan di berbagai sektor pembangunan, tapi tentu ada aspek lain yang belum bisa kita capai. Membutuhkan kerjasama sama untuk wujudkan visi dan misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera,”ujarnya.
Dia menambahkan, untuk mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, Pemerintah mendorong pendekatan berbasis lima wilayah adat dalam strategi pembangunan daerah.
Terobosan strategis lainnya tecermin dari kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menguatkan desentralisasi fiskal di Papua melalui perubahan formula pembagian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Kebijakan desentralisasi fiskal ditujukan untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam rangka membuka keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkeadilan.
Di dalam kebijakan baru ini, mengatur skenario anggaran yang berubah, yakni 20% untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota sebesar 80%. Pola alokasi ini dilakukan sebelumnya dikurangi pembiayaan Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk pendidikan dan kesehatan.
Hal itu bersifat terobosan karena selama 12 tahun, sejak 2001 hingga 2013, pembagian dana alokasi khusus 2% dari DAU Nasional dibagi dengan format 40% untuk provinsi dan 60% untuk kabupaten/kota.
Berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat terobosan ini ternyata memengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir ini.
Pemerintah Provinsi Papua berhasil mengurangi angka kemiskinan di Papua menjadi 27,62% pada Maret 2017, dari semula angka kemiskinan sebesar 31,13% di Maret 2013 ketika Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dilantik.
Demikian pula, indeks pembangunan manusia (IPM) dalam empat tahun terakhir meningkat dari semula 55,55 pada 2012 menjadi 58,05 pada 2016. Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan dari 64,84 menjadi 65,12 pada 2016.
Pihakpun berharap, dukungan dari seluruh Organisaasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemda Kabupaten/Kota, sehingga upaya mewujudkan visi itu bisa tercapai di sisa waktu masa pemerintahannya.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk wujudkan visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Membuka peluang perubahan-perubahan besar yang akan terjadi membutuhkan kerjasama dari kita semua yang ada diatas tanah Papua,”tandasnya. (lam/rm)
