JAYAPURA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP, Ignasius W Mimin mengungkapkan, pihaknya telah melakukan harmonisasi terhadap Raperda tentang penanggulangan narkotika, zat adiktif dan obat terlarang lainnya bersama dengan instansi terkait di Jayapura, Jumat (24/11/2017).
Dalam harmonisasi ini, dihadiri Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Sosial Provinsi Papua dan Polda Papua. Ignasius W Mimin menjelaskan, pihaknya juga masih akan melakukan live di TVRI untuk meminta masukan, saran dan kritik terhadap Raperdasi tentang penanggulangan narkoba untuk menyempurnakan regulasi ini.
“Kami lakukan harmonisasi pasal demi pasal ini, supaya dapat bermanfaat terutama untuk melindungi rakyat Papua maupun rakyat nusantara yang ada di Papua,” jelasnya.
Bahkan lanjut Mimin, dalam harmonisasi ini, juga membahas pengawasan ketat terhadap seluruh pintu masuk ke Papua, baik lewat bandara, pelabuhan maupun jalan darat, termasuk jalan tikus yang menghubungkan RI-PNG.
“Itu perlu pengaturan khusus supaya jika ada yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksinya ya mengadopsi pada undang-undang lebih tinggi yakni KUPH sehingga ada efek jera. Kita adopsi pasalnya dari situ dalam perdasi,”paparnya.
Selain itu, kata Mimin, dalam harmonisasi ini juga membahas tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang, termasuk aibon dan lainnya. Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, peredaran narkoba di Papua sudah sangat meresahkan dan memprihatinkan serta membahayakan bagi generasi muda di Papua ke depan. Bahkan, sudah ada ditemukan ganja yang ditanam di hutan Papua.
“Penjualan lem aibon itu, juga nantinya kita akan batasi. Apalagi, banyak anak-anak yang menghirup lem aibon hingga mabuk. Tentu ini sangat meresahkan dan memprehatinkan, sehingga harus ada upaya pencegahannya,”ujar Mimin panggilan akrab dari Ignasius W Mimin.
Ignasius Mimin menambahkan, jika dalam raperdasi ini, juga membahas tentang lembaga atau tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba ini.
“Jadi untuk rehabilitasi ini sangat penting, sehingga nantinya diharapkan ada dukungan dari pemerintah daerah,”harapnya. (ara/rm)
