JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten diminta memberikan perijinan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), karena program pembangunan di kawasan Papua untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH melalui Asisten Bidang Umum, Elysa Auri, SE, MM pada pembukaan sosialisai program pembangunan BTS Blankspot di Aula Kominfo Provinsi Papua, Senin (27/11/2017).
Menurutnya, program pembanunan BTS Blankspot adalah salah satu proram USO (Universal Service Obligation/kewajiban pelayanan universal) dibidang telekomunikasi dan informatika yang dibangun dengan mengunakan dana USO yang di kelola oleh BP3TI khusus menjangkau wilayah tersulit dan merupakan wujud layanan pemerintah kepada masyarakat untuk mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
“Program BTS blansport yang diimplementasi melalui kerjasam BP3TI pemerintah daerah perusahan penyedia transmisi, power dan tower serta operator seluler.” ujarnya.
Lanjutnya, mensejajarkan pembangunan TIK di provinsi dengan daerah lain maka sangat dibutuhkan infrastruktur TIK utama yang memudahkan akses teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Papua.
Dan untuk mekanismenya sendiri kerjasama yang digunakan adalah mekanisme sewa layanan dimana BP3TI membiayai layanan transmisi, power dan tower pemerintah daerah meminjamkan lahan dan operator seluer menyediakan dan mengoprasikan perangkat BTS. (lam/rm)
