MULIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya menggelar Rapat Paripurna Instimewa dalam rangka Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Periode 2012-2027 kepada Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2017-2022, Jumat (8/12/2017).
Turut hadir menyaksikan acara serah terima jabatan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan muspida Kabupaten Puncak Jaya. Sidang Paripurna dimpin Ketua DPRD, Nesco Wonda, S.Sos, M.Si dan dihadiri 21 orang anggota DPRD.
Bupati Puncak Jaya periode 2012-2017 Henock Ibo mengatakan, sejarah telah mencatat terjadi regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, masyarakat saatnya bersatu mendukung Bupati dan Wakil Bupati yang baru Yuni Wonda dan Deinas Geley untuk membangun kabupaten ini kedepan yang lebih baik.
“Pilkada Puncak Jaya sangat mahal, banyak korban dan harta benda habis, saya berharap konflik Pilkada yang terjadi di Puncak Jaya beberapa waktu lalu, tak terulang di kemudian hari. Saya minta Pilkada yang berujung konflik kemarin tak terjadi lagi,” imbaunya
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda mengaku siap melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Oleh karenanya, ia berharap masa pemerintahan selama lima tahun kedepan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkompetisi saat Pilkada.
“Puncak Jaya milik kita bersama. Karenanya, saya ajak semua pihak yang untuk bersama-sama membangun daerah ini,” ajaknya.
“Saya juga memohon maaf untuk kesalahan kepada pihak lain saat kami berkampanye di Pilkada. Mari kita membangun Puncak Jaya. Lupakan kompetisi yang terjadi kemarin dan kini saatnya kita kejar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatas tanah ini,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe minta Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya yang baru dilantik, Yuni Wonda-Deinas Geley tetap akur hingga akhir masa jabatan.
“Tugas bupati itu sudah jelas, wakilnya juga demikian. Sehinggda dihadapan semua Anggota DPRD Puncak Jaya, saya sampaikan kalian berdua tidak boleh ribut,” tegasnya.
Dimana, katanya, tidak boleh bupati jalan sendiri, wakilnya juga jangan sendiri, karena akibatnya bisa membahayakan.
Dikatakan, menurut pengalamannya sejak menjabat kepala pemerintahan di Provinsi Papua, hampir semua bupati di pesisir maupun pegunungan, bermasalah dengan wakilnya. Karena itu, Lukas tegas meminta hal itu tak boleh terjadi di Puncak Jaya.
“Bupati di Kabupaten Tolikara kemarin bermasalah dengan wakilnya. Kemudian di Lanny Jaya juga demikian. Intinya hampir semua bermasalah, sehingga pada kesempatan ini saya ingatkan lagi. Wajib untuk bupati dan wakilnya rukun dan damai sampai masa pemerintahan berakhir,” katanya.
Gubernur pada kesempatan itu mengimbau seluruh masyarakat untuk menghargai keberadaan gereja di Kabupaten Puncak Jaya. Peran tokoh agama pun diminta hadir dan mampu memulihkan umat di kabupaten tersebut, pasca bentrokan Pilkada.
“Dalam negeri ini (Kabupaten Puncak Jaya bahkan Papua), injil lebih dulu masuk. Belum ada apa-apa, tapi misionaris sudah memberitakan injil. Makanya, saya minta tokoh agama turun memulihkan umat di Puncak Jaya. Jangan umat dengan umat tidak baku senang lagi. Ini yang tidak boleh,” imbaunya. (lam/rm)
